Apa yang Terjadi jika Pemerintah Tidak Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat?

KOMPAS.com - Warga ramai-ramai membagikan unggahan bertajuk "17+8 Tuntutan Rakyat" di media sosial.

Tuntutan tersebut diformulasikan oleh beberapa influencer, termasuk jerome Polin dan Salsa Erwina, sebagai rangkuman dari aspirasi masyarakat, seiring merebaknya aksi demonstrasi di tanah air.

Poin-poin tuntutan meliputi pencegahan PHK massal, kepastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja (termasuk mitra ojol, guru, dan buruh), hingga audit DPR yang dilaporkan ke publik.

Tidak hanya itu, fitur live TikTok yang dimatikan sementara imbas kericuhan aksi unjuk rasa, juga membuat para pelaku usaha di TikTok Shop mengalami penurunan penjualan produk.

Bila pemerintah tidak kunjung menepati tuntutan rakyat, apa saja dampaknya?

Baca juga: Arti Pink dan Hijau di 17+8 Tuntutan Rakyat yang Beredar di Media Sosial

Penjelasan ekonom

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, demo baru-baru ini memiliki justifikasi sebagai bentuk protes terhadap kehidupan rakyat yang semakin berat.

Di sisi lain, para elit dan wakil rakyat justru hidup hedonis dengan menghambur-hamburkan uang.

Karena itu, Wijayanto menilai bahwa tuntutan 17+8 realistis dan memiliki dasar, sehingga perlu dijadikan masukan penting dalam meluruskan jalannya pembangunan.

"Kerugian yang muncul dari demo masif adalah kerusakan berbagai fasilitas publik yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah, tetapi kerugian terbesar adalah terhambatnya roda ekonomi dan jatuhnya kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi dan bisnis," kata Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, skenario terburuk bila tuntutan tidak segera dipenuhi adalah munculnya ketidakpercayaan (distrust) yang besar terhadap pemerintah.

Baca juga: 11 Tuntutan BEM SI yang Berencana Gelar Demo 2 September 2025

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira berpendapat, kerugian ekonomi cukup besar apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi.

Dia menuturkan, aktivitas produksi bisa terganggu dan nilai rupiah bisa melemah hingga membuat harga kebutuhan pokok meningkat.

Selain itu, perusahaan juga berpotensi menunda rekrutmen pegawai baru karena tingginya ketidakpastian politik.

"Situasi saat ini tanpa ada jalan keluar yang kongkrit memengaruhi penilaian investor dan mitra luar negeri terkait risiko politik," ujarnya saat dihubungi terpisah, Selasa.

Bhima menambahkan, roda ekspor juga akan terpengaruh karena potensi kenaikan biaya logistik buntut penutupan jalan akibat demo.

Baca juga: Aksi Warganet Malaysia dan Thailand Pesankan Makanan via Online untuk Warga Indonesia di Tengah Demo

Bentum tim independen untuk penuhi tuntutan

Karena itu, Bhima menilai, pemerintah perlu segera memenuhi tuntutan masyarakat.

"Celios mendesak Pemerintah harus segera bentuk tim independen untuk penuhi tuntutan masyarakat. Karena aksi merebak di berbagai daerah, masalah utamanya adalah soal ekonomi," jelas dia.

Dia mengatakan, permasalahan ekonomi ini menyoal reformasi pajak yang dirasa tidak adil bagi kelompok menengah ke bawah.

Menurut dia, PPN seharusnya sudah diturunkan dari 11 persen menjadi 8 persen agar daya beli tidak semakin merosot.

"Segera dorong pembahasan pajak kekayaan atau Wealth Tax, kalau perlu menggunakan Perpu," tutur dia.

Bhima juga menyarankan pemerintah untuk menutup kebocoran pajak industri ekstraktif, bukan malah mengejar warung eceran.

Sebab, hal ini akan membuat investor membaca bahwa kenaikan target pajak 13 persen tahun 2026 tanpa perluasan basis pajak.