Gaji Tinggi Anggota DPR Dipersoalkan, Warga Soroti Kinerja yang Tak Seimbang

JAKARTA, KOMPAS.com – Kritik terhadap gaji anggota DPR RI, sebesar Rp 65 juta per bulan terus berdatangan dari masyarakat, meski lembaga legislatif itu telah membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan.

Publik menilai kinerja DPR tak sebanding dengan penghasilan yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Hasna (27), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, menilai gaji anggota DPR selayaknya disetarakan dengan pegawai negeri sipil (PNS) karena beban kerja yang dinilainya tak jauh berbeda.

Baca juga: Gaji DPR Masih Rp 65 Juta Usai Tunjangan Rumah Dihapus, Publik: Terlalu Besar, Belum Puas!

“Masih ketinggian, harusnya samain saja kayak PNS Jakarta di posisi perencana, around Rp20 juta lah, itu masih masuk akal,” ujar Hasna kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).

Menurut dia, penghasilan selangit yang diterima anggota DPR justru kerap menimbulkan sikap arogan dan membuat wakil rakyat kehilangan empati terhadap masyarakat kecil.

“Dewan Perwakilan Rakyat harusnya mewakili rakyat, bukan menjatuhkan rakyat. Mungkin karena gaji mereka di atas langit jadi mereka suka ngerendahin rakyat dan susah untuk bisa relate sama keadaan rakyat,” tutur dia.

Senada dengan Hasna, Fitroh (24), warga Bandung, menyebut kesenjangan gaji DPR dengan upah minimum regional (UMR) warga terlalu jauh.

“Kesenjangan gaji yang besar antara DPR dengan UMR pekerja ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di masyarakat,” kata Fitroh.

Baca juga: Kabar Gaji DPR Naik Dibantah, Lantas Berapa Take Home Pay-nya?

Sementara itu, Dhela (26), warga Bandung lainnya, berpendapat bahwa gaji besar anggota DPR hanya bisa diterima jika kinerja mereka benar-benar terasa manfaatnya bagi publik.

“Dengan tanggung jawab DPR yang menyangkut kehidupan orang banyak, angka Rp65 juta sebenarnya bisa dianggap layak asal kerja mereka benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat,” kata Dhela.

Namun, ia menilai kinerja DPR saat ini belum mencerminkan tanggung jawab tersebut. Alih-alih menghadirkan solusi, kebijakan yang lahir justru memicu amarah masyarakat.

“Sayangnya, publik yang seharusnya merasakan ‘feedback’ dari kerja DPR, justru tidak merasakannya. Selama ini DPR belum menunjukkan keseriusan untuk hadir di tengah rakyat maupun menghadirkan rakyat dalam kerja mereka,” tegas Dhela.