Menakar Dampak Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah

KETIKA Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, ekspektasi publik terhadap arah baru kebijakan ekonomi nasional meningkat signifikan.

Di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, serta tantangan struktural domestik yang tak kunjung usai, rakyat Indonesia menaruh harapan besar bahwa sang pemimpin baru mampu menawarkan solusi konkret dan progresif.

Salah satu janji utama dalam kampanye Prabowo adalah penerapan stimulus ekonomi besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan.

Stimulus ekonomi, sebagai instrumen kebijakan fiskal, bukanlah hal baru. Namun di bawah kepemimpinan baru, cara perancangannya, besaran anggarannya, serta target sektoralnya sangat menentukan keberhasilannya.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang arah, desain, dan pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi era Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pertengahan 2025, serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Negara Nanggung: Naik Tak Sampai, Turun Tak Rela

Sebelum stimulus diluncurkan, ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang rapuh, tapi tidak sepenuhnya buruk.

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 4,7 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kemudian pada triwulan I-2025 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y).

Beberapa faktor disinyalir menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertama, pelemahan konsumsi rumah tangga, akibat tingginya harga barang pokok dan beban ekonomi pascapandemi.

Kedua, ketergantungan pada ekspor komoditas, yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Ketiga, investasi yang stagnan, di tengah ketidakpastian iklim politik dan ekonomi pasca-Pemilu 2024.

Keempat, ketimpangan ekonomi antarwilayah, yang menyebabkan pertumbuhan lebih terpusat di Pulau Jawa.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen, sementara kemiskinan ekstrem belum turun secara signifikan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu bertindak cepat dan tepat.

Pada awal Juni 2025, Presiden Prabowo mengumumkan peluncuran paket stimulus ekonomi sebesar Rp  24,44 triliun, yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Stimulus ini mencakup lima program utama. Pertama, diskon transportasi umum yang terdiri atas diskon 30 persen tiket kereta api, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat sebesar 6 persen.

Anggaran yang disiapkan untuk memberikan diskon tersebut sebesar Rp 940 miliar.