Tuntutan 17+8 Serukan Pembebasan Demonstran, Ini Respons Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi 17+8 tuntutan rakyat yang meminta membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menjawab tuntutan yang disampaikan kepada DPR RI.

"Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI," ucap Dasco, saat konferensi pers di Kompleks Senayan, Jumat (5/9/2025).

Namun, Dasco memastikan bahwa DPR akan berkoordinasi dengan institusi lain untuk menanggapi tuntutan tersebut.

Baca juga: DPR Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat, Umumkan 6 Poin Keputusan

"Walaupun nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan hal tersebut," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah dan DPR didesak mengakomodasi 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati, usai aksi demonstrasi di berbagai daerah yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 lalu.

Tuntutan ini awalnya beredar luas di media sosial setelah kondisi di Tanah Air sempat memanas.

Bahkan, sejumlah influencer, seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS Khairen, hingga Cania Citta, kompak mengunggah postingan tersebut di akun media sosial mereka.

Baca juga: DPR RI Akan Moratorium Kunker Anggota ke Luar Negeri, Kecuali Undangan Kenegaraan

Tujuh belas poin tuntutan yang didesak ini dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.

Tuntutan untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan ditujukan kepada Polri.