Selain Polri, Kompolnas Minta Elite dan Masyarakat Berbenah Usai Demo Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, menilai desakan reformasi Polri pasca aksi demonstrasi yang dinilai masih represif tidak bisa hanya ditujukan kepada kepolisian.

Menurutnya, semua pihak mulai dari aparat, masyarakat, maupun elite kekuasaan harus sama-sama berbenah diri.

“Di elite kekuasaan ya harus terbuka terhadap berbagai masukan kritikan dan sebagainya. Di ruang masyarakat gunakan hak Anda untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Di ruang aparat kepolisian bertindaklah secara humanis dan profesional. Itu kuncinya. Nah semua pihak ya berbenah diri," kata Anam kepada Kompas.com, Minggu (7/9/2025).

Baca juga: Ini Respons TNI, Polri, DPR, dan Pemerintah atas Tuntutan 17+8 dari Rakyat

Anam menekankan, ruang publik yang semakin terbuka akibat perkembangan digital membutuhkan penyesuaian aturan dan SOP kepolisian agar lebih humanis dan profesional.

Ia menilai, tidak mungkin lagi pendekatan represif dan kekerasan digunakan dalam menghadapi masyarakat.

“Pola perubahan masyarakat ini lah yang harus segera direspons dengan mempertajam berbagai aturan agar pelaksanaan di lapangan itu semakin humanis, semakin profesional dan terukur. Kalau tidak ya susah," ujar Anam.

Meski menekankan perlunya pembenahan kolektif, Anam tetap memberi catatan khusus untuk Polri.

Baca juga: Respons 17+8 Tutuntan Rakyat, Karopenmas: Polri Tidak Anti-kritik

Ia menegaskan aparat harus menahan diri dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang diamankan.

“Polisi harus berpegang teguh pada SOP, prinsip humanis. Salah satu yang penting misalnya ya menahan diri, ya enggak bisa, misalnya, di beberapa wilayah, misalnya, diamankan terus disuruh telanjang dada gitu, itu enggak bisa, itu enggak boleh," kata Anam.

Selain itu, Anam juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses hukum.

Baca juga: Mahasiswa Desak Pemerintah Reformasi Polri dan Tegakkan Supremasi Sipil

Ia menyebut keluarga harus mendapat akses informasi yang jelas, sementara mereka yang diproses sebagai tersangka harus dijamin haknya mendapatkan pendampingan hukum.

"Ketika proses hukum berjalan, juga memaksimalkan pendampingan, memaksimalkan informasi bagi keluarga, lah ini juga yang harus diperbaiki. Sehingga keluarga yang anggota keluarganya ada yang diamankan, itu juga jelas mendapatkan informasi dan lain sebagainya," pungkas dia.