Bobby Nasution Dorong Pemda Gratiskan Izin Bangunan untuk Ponpes

KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta para bupati dan wali kota untuk menggratiskan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi pondok pesantren (ponpes). 

PGN merupakan izin untuk mendirikan, mengubah, memperluas, atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis dan administratif yang berlaku.

Bobby menyebutkan, layanan PBG gratis diharapkan dapat memperlancar pembangunan ponpes di seluruh daerah Sumut.

Dia mengatakan itu usai mengikuti Apel Akbar Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Lapangan Merdeka Binjai, Rabu (22/10/2025).

Lebih lanjut, Bobby juga meminta pihak terkait melakukan pengawasan terhadap bangunan dan proses pembangunan ponpes. 

Baca juga: Diduga Sumpah Palsu, Pejabat BBPJN Sumut Dicky Erlangga Terancam Sprindik Baru

"Saya harap kabupaten/kota bisa mendata pesantren di daerahnya. Bukan maksud untuk intervensi, tetapi hanya untuk mengecek bangunan yang digunakan santri kita aman dan layak untuk belajar, kalau belum ada PBG-nya dibantu,” ujarnya. 

Dia menyebutkan, dengan adanya pendataan, pemerintah akan memberikan catatan terkait keamanan dan kenyamanan bangunan, misalnya kelayakan fondasi bangunan.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menegaskan pentingnya menghapus praktik perundungan (bullying) di seluruh lembaga pendidikan, termasuk pesantren. 

Ia pun mengajak semua pihak, termasuk aparat keamanan, bersama-sama mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

“Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Daerah Militer (Pangdam), mari kita sama-sama pastikan tidak ada bullying dan kekerasan di pesantren. Kalau boleh, izinkan kami masuk agar bisa bersama-sama mensosialisasikannya,” kata Bobby.

Baca juga: Bobby Bantah Purbaya soal Dana Sumut Rp 3,1 T Mengendap di Bank: Saldonya Rp 990 Miliar

Arahan Bobby mendapatkan sambutan positif. Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyampaikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memeriksa kondisi bangunan pesantren di wilayahnya.

“Kami tentu akan memberikan kemudahan izin. Sesuai arahan Pak Gubernur, kami sudah membentuk Satgas untuk memeriksa semua pesantren yang ada di Kota Binjai,” katanya.

Untuk diketahui, kegiatan Apel Akbar Hari Santri 2025 juga dilaksanakan di Barus, Tapanuli Tengah. Daerah ini dikenal sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara. 

Apel tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Wakil Gubernur Sumut Surya.

Dalam amanatnya, Muhaimin menekankan, santri harus menjadi wajah asli Indonesia, mencerminkan nilai-nilai produktivitas, kesantunan, dan kemajuan.

Baca juga: 2 Kadis Pemprov Sumut Mundur Beruntun dalam Seminggu, Apa Penyebabnya?

“Santri harus menjadi wajah asli Nusantara, mencetak talenta produktif nan santun, serta menjadi mercusuar peradaban, kemajuan, dan keunggulan manusia,” ucap Muhaimin di Barus.

Apel peringatan di Binjai turut dihadiri Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, para bupati/walikota se-Sumut, Ketua Badan Silaturrahmi Pesantren (BSP) Sumut Yulizar Parlagutan Lubis, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.