AS Kecam Manuver Berbahaya Angkatan Laut China di Laut China Selatan

MANILA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengecam manuver “berbahaya” yang dilakukan sebuah helikopter Angkatan Laut China yang membahayakan keselamatan sebuah pesawat pemerintah Filipina yang tengah berpatroli di perairan dangkal yang disengketakan di Laut China Selatan.

Duta Besar AS untuk Filipina, MaryKay Carlson, menyatakan hal itu Rabu (19/2/2025). Dalam sebuah postingan di X, Carlson juga meminta China "untuk menahan diri dari tindakan-tindakan koersif dan menyelesaikan perselisihannya secara damai sesuai dengan hukum internasional."

Filipina mengatakan pada Selasa malam bahwa mereka “sangat terganggu” dengan manuver penerbangan Angkatan Laut China yang “tidak profesional dan sembrono” dan bahwa mereka akan melakukan protes diplomatik secara resmi.

Penjaga pantai Manila mengatakan, sebuah helikopter Angkatan Laut China melakukan manuver penerbangan berbahaya saat terbang dekat dengan pesawat pemerintah Filipina yang sedang melakukan pengawasan di Scarborough Shoal, sehingga membahayakan nyawa pilot dan penumpangnya.

Baca juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim: Jangan Hanya Menyalahkan China dalam Ketegangan Laut China Selatan

China membantah pernyataan Filipina dengan mengatakan pada Selasa bahwa pesawat itu “menyusup secara ilegal” ke wilayah udara China dan menuduh Filipina “menyebarkan narasi palsu”.

Nama kawasan karang itu, Scarborough, diberi nama sesuai nama kapal Inggris yang kandas di atol tersebut hampir tiga abad lalu. Scarborough Shoal merupakan salah satu wilayah maritim yang diperebutkan banyak pihak di Laut Cina Selatan. Beijing dan Manila bebeberapa kali bersitegang di daerah itu.

“Filipina mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi yang tidak terbantahkan atas Bajo de Masinloc,” kata dewan maritim Filipina dalam sebuah pernyataan. Mereka menggunakan nama yang dipakai Fipipna untuk kawasan karang tersebut.

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, jalur maritim strategis dengan nilai perdagangan tahunan mencapai 3 triliun dolar AS. Klaim itu menempatkan China berkonflik dengan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Keputusan arbitrase tahun 2016 membatalkan klaim ekspansif China, tetapi Beijing tidak mengakui putusan tersebut.