KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tidak akan mengorbankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah laut dengan Indonesia di Ambalat, kawasan kaya minyak di Laut Sulawesi.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat mengunjungi Kota Kinabalu, Sabah, pada Minggu (3/8/2025), menanggapi kekhawatiran soal wilayah sengketa yang diklaim Indonesia sebagai Ambalat dan oleh Malaysia disebut sebagai bagian dari Laut Sulawesi.
"Kami akan menegosiasikannya dengan baik, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan diam-diam," ujar Anwar sebagaimana dilansir Channel News Asia, Senin (4/8/2025).
Baca juga: Blok Ambalat Sempat Jadi Rebutan, Bahlil Ungkap Peluang Dikelola Pertamina dan Petronas
"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya menjawab sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal," tegasnya.
Wilayah yang disengketakan Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi mencakup dua blok laut bernama ND6 dan ND7. Keduanya diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang signifikan.
Ketika Anwar dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu di Jakarta pada 27 Juni lalu, keduanya sempat membahas kemungkinan pengembangan bersama wilayah tersebut.
Namun, dalam pernyataan bersama usai pertemuan, isu Ambalat tidak disebutkan secara eksplisit.
Kedua pemimpin hanya menyatakan bahwa negosiasi penetapan batas maritim terus menunjukkan kemajuan berkelanjutan dan menekankan pentingnya keterlibatan konstruktif dari lembaga terkait.
Pada 22 Juli, di hadapan parlemen Malaysia, Anwar juga menegaskan bahwa belum ada kesepakatan akhir mengenai Ambalat karena diskusi masih berlangsung.
Baca juga: Pertamina Hulu Energi Siap Garap Blok Migas Ambalat
Anwar menyebutkan bahwa Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor turut hadir dalam konsultasi tahunan di Indonesia bersama pejabat instansi terkait dari negara bagian tersebut.
"Saya ingin Hajiji mendengar langsung dan menyampaikan pandangannya. Kami akan membahas perimeter, mengikuti hukum maritim, dan mengikuti sejarah. Ini harus disetujui oleh pemerintah negara bagian dan dewan legislatif negara bagian," ujar Anwar.
Namun, Hajiji menyampaikan bahwa isu Ambalat tidak dibahas secara mendalam dalam kunjungan tersebut.
"Kami telah menyatakan sikap pemerintah negara bagian dan pembahasan pertemuan itu sangat positif,: ujarnya kepada wartawan pada 30 Juli.
“Hal-hal terkait masih dalam penyempurnaan, dan ini sangat baik untuk negara bagian Sabah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini,” tambahnya.
Baca juga: Lemhannas Dukung Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia Kelola Blok Ambalat
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Alamin mengonfirmasi bahwa isu Ambalat telah disinggung secara umum dalam konsultasi.