Hunian Vertikal Bisa Jadi Solusi Tangani Permukiman Kumuh Perkotaan

KOMPAS.com - Permukiman kumuh menjadi salah satu isu strategis dalam pengelolaan wilayah perkotaan di Indonesia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah pun mendorong hunian vertikal menjadi solusi penanganan permukiman kumuh di perkotaan.

Hal itu disampaikannya dalam acara Peluncuran Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Pakai Lahan Pemprov, Ara Berencana Bangun Rusun Subsidi di Jakarta

Fahri mengatakan, lahirnya kawasan kumuh diakibatkan harga tanah perkotaan yang semakin mahal dan terbatas.

Untuk itu, Kementerian PKP menyiapkan program hunian vertikal sebagai solusi.

Hunian vertikal dengan ruang publik dan sanitasi yang baik dapat menghadirkan perumahan layak sekaligus memperbaiki tata kota.

"Hunian vertikal bisa menjadi solusi, terutama bila memanfaatkan tanah milik pemerintah. Jika program ini dijalankan secara masif, kita bukan hanya menyediakan rumah layak, tetapi juga memperbaiki wajah kota Indonesia," jelas Fahri.

Kebijakan Perkotaan 2045

Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 menjadi kerangka arah pembangunan perkotaan Indonesia hingga 2045 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas.

Baca juga: Rusun buat Warga Kampung Bayam Dinilai Mahal, Perlu Lapangan Kerja Baru

Terdapat lima misi utama yang diusung, yaitu membangun sistem perkotaan yang seimbang, kota layak huni dan inklusif, kota maju dan sejahtera, kota hijau dan tangguh, serta tata kelola perkotaan yang baik.

Adapun dalam peluncuran dokumen ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Kehadiran berbagai lembaga menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.