Perbaikan Ponpes Al Khoziny Dinilai Layak Pakai APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny dinilai layak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Jelasnya, penggunaan APBN untuk pembangunan ulang ponpes swasta tersebut ditujukan bagi santri terdampak.

Baca juga: Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Gunakan APBN, Menag: Masih Digodok

"Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny masih digodok.

Ia juga meminta agar publik tidak hanya fokus kepada kasus Ponpes Al Khoziny, tetapi juga kepada audit gedung ponpes lain yang sudah tua dan rawan.

"Saya sudah bilang kita memutuskan ini menyampling di seluruh provinsi, untuk ponpres, jadi jangan bicara ponpres ini saja," ujarnya.

Baca juga: Kementerian PU Cek Bangunan Ponpes Tremas Pacitan, Begini Hasilnya

Adapun Kementerian PU ditugaskan untuk melakukan audit bangunan ponpes di sejumlah provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. 

Ditargetkan sampai akhir Desember 2025, ada 80 sampel bangunan ponpes dengan kriteria memiliki jumlah santri lebih dari 1.000 orang dan sudah atau tengah dibangun dengan ketinggian lebih dari dua lantai.

Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penambahan anggaran untuk memerhatikan madrasah milik swasta.

"Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung nanti berapa yang diperlukan," kata Nasaruddin.

Baca juga: Menteri PU Mengaku Belum Alokasikan APBN buat Ponpes Al Khoziny

Menteri Agama mengungkapkan, ada 42.369 ponpes di seluruh Indonesia dan seluruhnya dikelola olah swasta.

"Kita memang mengelola juga madrasah yang sangat banyak ya, tetapi hanya 5 persen madrasah itu yang negeri, selebihnya itu adalah swasta," katanya.

Hotline Ponpes Rawan Ambruk

Kementerian PU membuka layanan hotline bagi masyarakat atau pengelola pondok pesantren (ponpes) yang ingin berkonsultasi terkait keandalan bangunan gedung.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas musibah yang terjadi di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/09/2025).