Trump Minta Elon Musk Lebih Agresif, PNS AS Langsung Kena Ultimatum

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Dalam langkah yang dinilai tegas, staf khusus Pemerintah Amerika Serikat, Elon Musk, menyatakan bahwa seluruh pegawai federal harus menunjukkan kinerja maksimal atau berisiko kehilangan pekerjaan.

Pernyataan tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump mendesak Musk untuk lebih agresif memangkas pengeluaran pemerintah.

Musk, yang kini memimpin upaya pemecatan massal di lingkungan birokrasi AS, mengungkapkan bahwa semua pegawai federal akan menerima e-mail berisi permintaan klarifikasi atas aktivitas kerja mereka selama seminggu terakhir.

Baca juga: PHK PNS AS Masih Berjalan, Trump Akan Pecat 1.000 Pegawai NASA

"Semua pegawai federal akan segera menerima e-mail yang meminta untuk menjelaskan apa yang telah mereka lakukan minggu lalu. Tidak membalasnya akan dianggap sebagai pengunduran diri," tulisnya.

Berdasarkan salinan e-mail yang diperoleh AFP, para pegawai diminta menyampaikan lima poin terkait pencapaian kerja mereka.

E-mail tersebut dikirimkan oleh Kantor Manajemen Personalia AS dengan subyek "Apa yang Anda lakukan minggu lalu?" dan menetapkan batas waktu balasan hingga Senin (24/2/2025) pukul 23.59.

Meskipun pesan itu tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kelalaian dalam membalas akan langsung berujung pada pemutusan hubungan kerja, langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas.

Tak hanya itu, Presiden Trump melalui platform Truth Social mengungkapkan dukungannya terhadap pendekatan tegas tersebut.

Baca juga: 40.000 PNS di AS Resign Massal Sesuai Perintah Trump, Termasuk CIA

"Ingat, kita punya negara yang harus diselamatkan," ungkap Trump, sambil menambahkan bahwa meskipun Musk telah melakukan pekerjaan yang baik, ia berharap pengusaha teknologi itu mengambil langkah yang lebih agresif.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Trump juga menugaskan Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru.

Departemen ini bertugas mengurangi pengeluaran publik serta menangani isu pemborosan dan dugaan korupsi.

Langkah tersebut sejalan dengan pengumuman pemotongan tenaga kerja sipil oleh Departemen Pertahanan AS, yang mulai diberlakukan pada Jumat (21/2/2025) dengan target pengurangan sebesar lima persen.

Di tengah kontroversi kebijakan tersebut, sejumlah serikat pekerja sempat mengupayakan penghentian sementara pemecatan massal. Namun, tawaran itu ditolak oleh seorang hakim pada Kamis (20/2/2025).

Sementara itu, pemerintahan Trump diketahui telah memecat sejumlah pegawai federal yang masih berstatus percobaan.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, Musk menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Trump selama dukungan politik tetap mengalir, sekaligus menepis kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan akibat keterlibatannya dalam kontrak pemerintahan.

Baca juga: Protes Kuota PNS Pecah di Bangladesh, 6 Orang Tewas, 95 Terluka