Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/04/2025, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengatakan, pengembangan geotermal atau panas bumi di Pulau Flores akan ditinjau lebih lanjut oleh tim teknis yang dibentuk untuk melihat langsung situasi di lapangan.

"Hal ini untuk menindaklanjuti pendapat masing-masing pihak pengembang, serta para bupati dan juga Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) NTT," kata Melki, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (29/4/2025)

Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pembahasan tentang geotermal di Kupang bersama dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi.

Baca juga: Uskup Labuan Bajo Tolak Proyek Eksploitasi Geotermal

Menurut Melki, nantinya tim yang dibentuk akan turun ke lapangan untuk mengamati kondisi dan isu di masing-masing lokasi yang akan melakukan uji petik sebagai langkah lebih lanjut.

Nantinya, bersama dengan para bupati, wakil bupati, dan jajaran, Gubernur NTT akan turun dan mengecek satu per satu untuk mendapat data dan informasi yang akurat.

"Dalam hal ini ada pro dan kontra dan saya juga ingatkan agar kita bergerak dengan tenang dan hindari pergerakan yang bersifat demo dan provokatif," papar Melki.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Pemerintah Pusat, ujar dia, akan meneruskan kebijakan ini. Melki juga mengatakan dirinya tidak akan tutup mata bila ada penolakan ataupun protes di lapangan.

Baca juga: Keuskupan Agung Ende Tolak Proyek Geotermal di Ngada dan Ende

"Kami membuka ruang diskusi dan melakukan komunikasi dengan setiap aspirasi," ujar Melki.

Melki menambahkan, isu mengenai panas bumi tersebut harus segera diselesaikan dengan cepat karena ini salah satu pintu NTT menjadi provinsi yang sejahtera.

Dia menambahkan, pengembangan geotermal saat ini yang sudah berjalan baik dan bagus akan tetap dilanjutkan. Sedangkan yang masih kurang atau terkendala dapat diperbaiki sesuai aspirasi. Sementara yang kurang baik atau tidak bisa dikembangkan lagi maka akan ditutup.

Melki berujar, Pemprov NTT berkomitmen memperhatikan beberapa hal di antaranya menjamin transparansi penuh dalam seluruh proses pengembangan panas bumi, termasuk membuka data lingkungan dan hasil audit independen kepada publik.

Baca juga: Sejalan Dengan Asta Cita Pemerintah, Pertamina Dukung Pengembangan Geotermal

Selain itu mengutamakan keterlibatan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam setiap tahap pembangunan, sejak sosialisasi awal hingga operasionalisasi proyek.

Pemprov NTT juga menerapkan prinsip pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, termasuk sistem reinjeksi air panas, rehabilitasi hutan, dan pemetaan rona awal yang ketat.

Pemerintah juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui skema pembagian manfaat, pengembangan infrastruktur, program pendidikan, dan usaha berbasis energi terbarukan.

Baca juga: Limbah Geotermal di Ngada NTT Cemari Air Minum dan Sawah, Warga Tuntut Hentikan Pengeboran

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Swasta
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Swasta
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
LSM/Figur
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Pemerintah
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Pemerintah
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pemerintah
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
LSM/Figur
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Pemerintah
Sungai Jakarta 'Cemar Berat', Limbah Domestik Sumber Utamanya
Sungai Jakarta "Cemar Berat", Limbah Domestik Sumber Utamanya
LSM/Figur
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
Pemerintah
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
LSM/Figur
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
LSM/Figur
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
Pemerintah
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau