Gaji DPR Masih Rp 65 Juta Usai Tunjangan Rumah Dihapus, Publik: Terlalu Besar, Belum Puas!

JAKARTA, KOMPAS.com – Penghapusan tunjangan rumah anggota DPR RI yang membuat gaji bersih atau take home pay mereka kini sekitar Rp 65 juta menuai beragam respons dari masyarakat.

DPR RI sebelumnya menyetujui empat dari total 17+8 tuntutan warga yang disampaikan dengan batas waktu hingga Jumat (5/9/2025).

Namun, keputusan itu dinilai masih jauh dari harapan publik. Banyak warga beranggapan langkah tersebut belum menyentuh persoalan pokok yang selama ini disuarakan.

Dedi (41), warga Depok, menilai nominal Rp 65 juta per bulan masih terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat. Ia menyebut penghapusan tunjangan rumah hanya sebatas simbolis dan tidak menjawab tuntutan riil warga.

“Menurut saya sih masih terlalu besar ya. Kalau dibandingkan dengan UMR kita, itu jauh banget. Jadi walaupun ada penghapusan tunjangan rumah, tapi tetap saja gaji mereka masih tinggi banget. Saya pribadi belum merasa puas,” kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini hanya terlihat simbolis dan belum menyelesaikan persoalan utama yang menjadi tuntutan publik.

“Kalau menurut saya ini pencitraan aja ya. Selama 17+8 tuntutan itu belum dipenuhi, ya tetap aja belum ada perubahan,” ujarnya.

Senada, Nur Aisyah (29), warga Bekasi, menilai pemangkasan fasilitas memang bisa dianggap sebagai langkah kecil yang positif.

Meski demikian, ia menegaskan kepercayaan publik belum akan pulih selama tuntutan lain belum dipenuhi.

"Tapi apakah itu bikin warga jadi percaya? Belum tentu. Karena gaji Rp 65 juta itu masih besar sekali. Saya rasa warga belum akan puas kalau tuntutan yang lain belum dituntaskan,” kata Nur.

Nur juga mengingatkan agar DPR tidak menganggap kritik warga selesai hanya karena satu fasilitas dipotong.

Menurutnya, masih banyak persoalan yang harus dijawab agar masyarakat benar-benar merasakan perubahan.

“Patut diapresiasi karena mereka mau dengar suara masyarakat. Tapi jangan berhenti di sini. Kritik masyarakat itu masih banyak, dan DPRD harus berani menjawab semuanya, bukan cuma potong tunjangan rumah,” ungkapnya.

Sementara itu, Laras (42), warga Semarang, menilai besarnya gaji anggota DPR tidak sebanding dengan kondisi rakyat kecil yang masih banyak hidup di bawah standar kelayakan.

Ia berharap DPR berani mengevaluasi kembali besaran gaji yang diterima anggotanya agar lebih berpihak kepada masyarakat.

“Semoga bisa diturunkan lagi lah untuk gaji DPR-nya, kasihannya rakyat-rakyat biasa, gitu,” tutur Laras.