Masih Ada Keluhan Beras SPHP Rusak, Dirut Bulog Beri Penjelasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Rhamdani menanggapi masih adanya keluhan masyarakat soal beras stabilisasi dan pasokan harga pangan (SPHP) yang rusak.

Menurut Rizal pihaknya berusaha menjaga kualitas beras SPHP sesuai teknis dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Kami maksimalkan sesuai dengan SOP kami yang diberikan oleh teman-teman Bapanas itu yang kami pegang. Nah prosedur-prosedur, juknis-juknis itu yang kami pegang dan kami lakukan," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

"Supaya menjamin bahwa semua beras yang dikeluarkan bulog adalah beras yang baik," lanjutnya.

Rizal menyampaikan, secara teknis penyimpanan di gudang Bulog ada pemeliharaan tiga bulan, enam bulan dan seterusnya dari beras SPHP.

Selain itu, ada teknis proses pengemasan (packaging) juga dipastikan agar beras bisa tetap bersih, bebas kutu, tidak berbau atau berubah warna.

Menurut Mentan, penukaran bisa dilakukan langsung saat kondisi rusak ditemukan.

"Kalau ditemukan beras yang rusak, tukar saja langsung. Meskipun kemasannya sudah dibuka, berasnya rusak, langsung tukar. (Nanti) Diganti oleh Bulog," ujar Amran saat meluncurkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Ia lantas menjelaskan, sebenarnya semua beras yang diproduksi oleh petani punya kualitas yang baik.

Apabila ditemukan permasalahan kualitas beras seperti bau tidak sedap, perubahan warna hingga terdapat kutu, Amran menduga disebabkan persoalan penyimpanan di gudang.

"Ini (kebijakan penukaran beras) diskresi saya sebagai menteri. Karena kami produksi beras kualitasnya baik. Mungkin penyimpanannya (bermasalah)," tambahnya.

Penyaluran SPHP hingga 1 September

Sementara itu, realisasi penyaluran beras SPHP hingga 1 September 2025 mencapai 303,18 ribu ton.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Bapanas, Nita Yulianis mengatakan, capaian itu setara dengan 20,21 persen dari total target penyaluran SPHP sebesar 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

"Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303,18 ribu ton atau setara 20,21 persen," ujar Nita dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Oleh karenanya, Bapanas mengimbau agar daerah melakukan percepatan penyaluran beras SPHP.

Menurut Nita, setidaknya ada lima langkah yang kami bisa dilakukan oleh kepala daerah dan pihak terkait untuk percepatan penyaluran SPHP.

"Tentunya yang pertama adalah memperbanyak outlet saluran di antaranya jumlah pasar dan pedagang pasar di seluruh Indonesia, jumlah retail modern dan jangkauan semua wilayah," ujar Nita.

"Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan Bapak Mendagri juga, masifkan gerakan pangan murah (GPM) setiap minggu atau setiap hari oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia melibatkan TNI dan Polri serta instansi pemerintah lainnya," lanjutnya.

Ketiga, mempercepat proses verifikasi mitra penyalur beras SPHP oleh Perum Bulog dengan didukung oleh dinas pangan atau perdagangan dan satgas pangan.

Keempat, pendampingan dan sosialisasi kepada mitra penyalur beras SPHP terutama terkait dengan aplikasi Klik SPHP.

"Memperhatikan keterbatasan sarana dan prasarana kendaraan dan SDM, Perum Bulog dapat bekerjasama dengan pihak ekspedisi untuk pendistribusian beras SPHP ke mitra penyalur beras SPHP," tambahnya.