Industri Batu Bara RI Tertekan Imbas Kebijakan Energi Domestik China

JAKARTA, KOMPAS.com - Energy Shift Institute (ESI) menilai perubahan kebijakan energi China, seperti peningkatan produksi batu bara domestik, perbaikan logistik energi, dan percepatan transisi menuju energi bersih, memberi tekanan besar terhadap industri batu bara Indonesia.

“Perusahaan maupun pemerintah harus menyadari bahwa risiko yang dihadapi Indonesia bukan lagi bersifat sementara, melainkan struktural yang berasal dari perubahan kebijakan energi China,” ujar Pemimpin Riset Transisi Batu Bara ESI, Hazel Ilango, Rabu (29/10/2025) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Hazel, pergeseran struktural dalam pasar energi China membawa risiko jangka panjang bagi bisnis batu bara Indonesia.

Selama ini, China menjadi pasar utama dengan menyerap sekitar 43 persen dari total ekspor batu bara Indonesia.

Ia menilai, Indonesia tidak bisa mengatasi risiko tersebut hanya dengan menyesuaikan biaya, volume produksi, atau diversifikasi pasar ekspor.

Industri dan pemerintah perlu menyiapkan strategi yang lebih mendasar untuk menghadapi perubahan global ini.

Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya efisiensi industri batu bara di China. Kondisi itu membuat produsen batu bara Indonesia semakin sulit bersaing di pasar internasional.

“Dengan produsen batu bara China menawarkan harga yang semakin kompetitif, pertanyaannya adalah sejauh mana eksportir batu bara Indonesia dapat menurunkan harga mengingat terbatasnya kemampuan mereka,” ujar Hazel.

Kebijakan China untuk meningkatkan penggunaan batu bara domestik berkualitas tinggi juga berpotensi melemahkan pangsa pasar batu bara Indonesia dalam jangka panjang.

Selain itu, transisi energi China turut memperkuat tekanan terhadap pasar batu bara. Lebih dari tiga perempat pertumbuhan permintaan listrik China pada 2024 bersumber dari energi bersih.

Hazel menambahkan, melemahnya ekspor batu bara ke China bisa menimbulkan dampak fiskal dan ekonomi serius bagi Indonesia.

Batu bara masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, dengan kontribusi lebih dari Rp 100 triliun pada 2023.

“Jika tren penurunan ekspor berlanjut, pemerintah pusat dan daerah penghasil batu bara akan menghadapi penurunan penerimaan yang signifikan,” kata Hazel.