Dari Swasembada Beras Menuju Swasembada Baja

INDONESIA telah mencatatkan tonggak sejarah baru dengan keberhasilan mencapai swasembada beras di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Produksi beras nasional berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, sementara cadangan pemerintah juga tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang masa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan menyampaikan bahwa Indonesia kini siap menjadi negara pengekspor beras, menandakan babak baru dalam ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kemampuan Indonesia dalam mencapai kemandirian pangan, tetapi juga menjadi bukti bahwa strategi pembangunan berbasis kolaborasi lintas sektor, insentif kebijakan, dan keberpihakan pada produksi dalam negeri dapat mendongkrak produktivitas nasional.

Kesuksesan sektor pangan dalam mencapai swasembada beras menjadi inspirasi penting bagi Indonesia untuk membangun kemandirian di sektor-sektor strategis lainnya. Salah satu sektor yang memiliki peranan vital dalam pembangunan nasional adalah industri baja.

Baja memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan, jalan tol, gedung-gedung, perumahan rakyat, serta mendukung industri otomotif dan industri pertahanan.

Baca juga: Tarif Baja AS: Jejak Sejarah dan Pembelajaran bagi Indonesia

Ketergantungan terhadap impor baja tidak hanya melemahkan daya saing industri dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga global, hambatan perdagangan, dan ketidakpastian pasokan.

Sama halnya dengan beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, baja adalah kebutuhan pokok bagi industri dan pembangunan nasional, karena baja merupakan the mother of all industries.

Oleh karena itu, swasembada baja menjadi sama pentingnya dengan swasembada pangan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Pengalaman di sektor pangan ini memberikan inspirasi dan refleksi untuk menerapkan sejumlah kebijakan serupa dalam memperkuat industri baja nasional.

Pertama, dukungan harga pupuk dan benih. Di sektor pertanian, pemerintah memberikan dukungan harga pupuk dan benih agar biaya produksi petani tetap rendah.

Hal serupa telah diterapkan di industri baja melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membantu menekan biaya produksi industri baja domestik.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi tantangan di lapangan sehingga manfaat HGBT bagi seluruh pelaku industri baja nasional masih dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, kebijakan HGBT dapat diperluas agar mencakup keseluruhan industri baja nasional.

Pemerintah juga dapat meningkatkan alokasi volume gas bumi agar dapat mendukung peningkatan daya saing industri baja lebih lanjut di seluruh rantai pasok.

Selain HGBT, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan harga listrik yang lebih kompetitif bagi industri baja nasional.

Kebijakan harga listrik yang mendukung daya saing industri baja dapat dilakukan dengan skema tarif khusus untuk penggunaan listrik di luar jam puncak (off-peak).

Selain menguntungkan industri baja karena biaya produksi akan lebih rendah, kebijakan ini juga akan menguntungkan pemerintah karena pemanfaatan listrik menjadi lebih optimal dan pembangkit listrik dapat beroperasi lebih efisien.

Dengan demikian, kebijakan dukungan harga gas bumi dan listrik yang kompetitif akan menjadi fondasi penting bagi industri baja nasional agar mampu bersaing di pasar global dan mendukung pembangunan nasional.

Baca juga: Antara Efisiensi Anggaran dan Tersendatnya Nafas Ekonomi

Kedua, kebijakan harga gabah/beras. Pemerintah di sektor pertanian menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga harga gabah/beras di tingkat petani agar tidak jatuh di bawah biaya produksi.

Kebijakan ini memberikan kepastian pendapatan bagi petani dan menjaga stabilitas pasar domestik.

Di industri baja, kebijakan serupa belum ada, padahal sangat penting mengingat banyaknya impor baja murah yang masuk melalui praktik perdagangan curang.

Penetapan harga minimum (floor price) merupakan bentuk perlindungan bagi produsen baja domestik, sebagaimana HPP melindungi petani.

Penetapan harga minimum ini bukanlah kebijakan yang asing secara global. Di Uni Eropa, kebijakan harga minimum diterapkan secara efektif untuk produk baja grain-oriented electrical steel, yang mewajibkan agar produk baja impor tidak dijual di bawah harga minimum tertentu.

Jika harga jual impor lebih rendah dari harga minimum tersebut, maka Uni Eropa menerapkan bea anti-dumping agar harga produk kembali ke level wajar.