Easycash Salurkan Pembiayaan Rp 77,27 Triliun untuk 8,4 Juta Pengguna

JAKARTA, KOMPAS.com - Platform pinjaman daring PT Indonesia Fintopia Technology atau Easycash melaporkan telah menyalurkan pembiayaan dengan total akumulatif Rp 77,27 triliun.

Pembiayaan itu disalurkan kepada lebih dari 8,4 juta penerima dana. Dari jumlah itu, sebanyak 1,45 juta di antaranya merupakan pengguna aktif.

"Pencapaian ini menunjukkan besarnya kebutuhan akses keuangan digital yang mampu dijawab oleh fintech," kata Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo dalam siaran pers, Rabu (27/8/2025).

Baca juga: Easycash Cetak Laba Bersih Rp 13,97 Miliar Per 2024

PIXABAY/PIYAPONG SAYDAUNG Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

Nucky menjelaskan, capaian ini sekaligus memperlihatkan kontribusi nyata Easycash dalam mendukung inklusi keuangan melalui penyediaan layanan keuangan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Khususnya yang belum terlayani (underserved) maupun yang belum memiliki akses ke layanan perbankan (unbanked)," imbuhnya.

Guna mendukung penguatan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, Easycash berpartisipasi dalam Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Jakarta, Selasa (19/08/2025) lalu.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menyatakan, melalui IDBS, AFTECH tidak hanya menghadirkan dialog, tapi turut membentuk arah dan solusi nyata untuk kemajuan ekosistem digital Indonesia yang terpercaya.

Baca juga: Easycash Salurkan Pinjaman Rp 70,64 Triliun untuk 7.809.382 Nasabah

“AFTECH menginisiasi IDBS untuk mendorong kemitraan strategis yang bisa direplikasi lintas sektor antara bank digital, fintech, regulator, dan sektor riil,” ujar Pandu.

Nucky menyampaikan, Easycash mendukung visi AFTECH untuk menghadirkan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Easycash menerjemahkan visi tersebut dengan menggunakan teknologi dan memperkuat kolaborasi dengan perbankan guna memperluas akses pembiayaan yang inklusif sekaligus memperkokoh perlindungan konsumen.