Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Purbaya Soal Dedi Mulyadi Ajak Warga Patungan Rp 1.000 Per Hari: Terserah Pemda dan Warga

Kompas.com - 07/10/2025, 14:38 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait inisiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengajak warganya untuk patungan Rp 1.000 per hari untuk mendanai kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Purbaya mengatakan, inisiatif tersebut sah saja dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) selama telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat daerah tersebut.

"Itu terserah kepada pemdanya dan terserah kepada warganya," ujarnya saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran MBG: Saya Akan Nilai Sampai Akhir Oktober

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Kendati demikian, Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah pusat tidak mewajibkan setiap pemda untuk melakukan inisiatif yang sama.

"Dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban itu, jadi boleh saja kalau mau," tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

Melalui gerakan ini, aparatur sipil negara (ASN), pelajar, maupun warga diimbau untuk menyisihkan Rp 1.000 per hari untuk membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Purbaya Dukung Pendanaan Kreatif lewat Jakarta Collaboration Fund

Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.

"Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial demi membantu kebutuhan darurat masyarakat," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/10/2025).

Pada kesempatan lain, Dedi menegaskan, ajakan itu murni gerakan sukarela untuk menumbuhkan solidaritas sosial bukan paksaan.

Ajakan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap warga yang kesulitan memenuhi biaya pendukung saat berobat, meski layanan rumah sakit saat ini sudah gratis.

Ilustrasi uang rupiah. Sebuah video dugaan pungli di Citeureup, Bogor, viral di media sosial. KOMPAS.COM/Puspasari Setyaningrum Ilustrasi uang rupiah. Sebuah video dugaan pungli di Citeureup, Bogor, viral di media sosial.

Baca juga: Bobby Nasution dan Gubernur Lain Datangi Kantor Menkeu Purbaya, Ada Apa?

"Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial," ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (6/10/2025).

Dedi mendorong gerakan gotong royong dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT). Warga bisa menabung seribu rupiah per hari di kotak kecil di depan rumahnya, seperti tradisi jimpitan.

Dana tersebut kemudian dikelola bendahara lingkungan dan digunakan membantu warga yang kesulitan.

"Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah," ucapnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang



Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau