Purbaya soal Uang Pemda Rp 234 Triliun Mengganggur di Bank: Realisasi Belanja APBD Lambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya uang pemerintah daerah (pemda) yang menganggur di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun.

Data tersebut berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025.

Purbaya bilang, uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih lambat.

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," ujar Purbaya dalam acara pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Heran Dana Pemda Mengendap Rp 233 Triliun, Purbaya: Kalau Nganggur, Akan Dipindahkan 

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," jelasnya.

Di sisi lain, menurut Purbaya, realisasi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah untuk 2025 ini mencapai Rp 644,9 triliun.

Jumlah itu disebutnya meningkat dari periode sebelumnya.

Merujuk kondisi yang ada, Purbaya menekankan bahwa dana yang dialokasikan pusat untuk daerah sudah tersedia dan siap digunakan untuk mendukung pembangunan di masing-masing wilayah.

Sehingga, mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta agar daerah segera menggunakan anggaran yang sudah tersedia.

"Pesan saya yang sederhana adalah, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun, gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," tegas Purbaya.

Jakarta Paling Banyak Simpan Uang di Bank

Dari data yang dipaparkan Menkeu Purbaya pada Senin, diketahui ada 15 daerah yang punya simpanan uang di bank tercatat paling tinggi.

Provinsi Jakarta mencatat peringkat pertama dengan Rp 14,6 triliun.

Kemudian disusul Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun dan Kota Banjar Baru sebesar Rp 5,1 triliun.

Selanjutnya secara berturutan ada Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun, Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun, dan Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun.

Terakhir, ada Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 2,6 triliun, Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun, Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun, Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun, dan Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.