Ketua Komisi III Pastikan Rapat Revisi KUHAP Tak Akan Dilakukan di Hotel

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan rapat pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama pemerintah tidak akan digelar di hotel.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat mengumumkan rapat kerja pembahasan Revisi KUHAP bersama pemerintah akan dimulai 7 Juli 2025.

“Semua agenda akan dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III, kami tidak akan ada kegiatan di hotel,” ujar Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (26/6/2025).

Dia juga menegaskan bahwa seluruh agenda rapat akan dilaksanakan terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi DPR RI.

“Semua proses akan berlangsung terbuka dan live,” jelas Habiburokhman.

Baca juga: Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Adapun rapat perdana itu menurut rencana akan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku perwakilan yang ditunjuk pemerintah.

“Rencananya tanggal 7 Juli 2025 kick off rapat kerja dengan Menkum dan Mensesneg selaku wakil pemerintah. Selanjutnya rapat maraton setiap hari kerja sampai selesai,” kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari pemerintah, Kamis (26/6/2025).

Dengan begitu, pimpinan DPR RI segera menetapkan penugasan pembahasan Revisi KUHAP ke komisi terkait dalam rapat paripurna terdekat.

“DIM-nya sudah kita terima. Pembahasan komisi tiga, rencananya begitu. Nanti kan kita akan umumkan di rapat paripurna terdekat,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Kamis (26/6/2025).

Baca juga: Habiburokhman Jawab Alasan RUU KUHAP Dibahas Cepat: Ini Emergency

Selama beberapa bulan terakhir, kata Dasco, DPR RI melalui Komisi III juga telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari masyarakat.

Diketahui, pemerintah telah resmi menandatangani DIM RUU KUHAP dalam sebuah acara di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, pada Senin (23/6/2025).

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.