Mengatasi Truk ODOL: Urgensi Pembubaran Jembatan Timbang di Indonesia

Rencana Pembubaran Jembatan Timbang Mengancam Infrastruktur Jalan Indonesia

JAKARTA, Kompas.com – Rencana pemerintah untuk membubarkan jembatan timbang (JT) menuai berbagai perdebatan.

Terutama jika dilihat dari tujuan Indonesia untuk bebas dari truk Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2027.

Baca juga: Strategi Pengaturan Lalu Lintas Saat Libur Panjang Maulid Nabi 2025

Salah satu alasan yang mendasari perlunya pengawasan ODOL yang ketat adalah dampak serius yang ditimbulkannya terhadap infrastruktur jalan dan jembatan.

Beban berlebih dari kendaraan angkutan barang terbukti mempercepat kerusakan lapisan aspal dan menurunkan umur konstruksi jembatan.

Tidak hanya itu, masalah ini juga memicu biaya pemeliharaan yang tinggi bagi negara. “Truk ODOL tidak hanya mengganggu keselamatan, tapi juga membebani APBN karena biaya perbaikan jalan membengkak,” ungkap Felix Iryantomo, Peneliti Senior INSTRAN (Inisiatif Strategis Transportasi), kepada Kompas.com, Minggu (27/8/2025).

Kerugian Finansial Akibat Truk ODOL Terus Meningkat

INSTAGRAM/ROMANSASOPIRTRUK Tanpa aturan usia kendaraan, truk tua masih bebas beroperasi, membuat kebijakan Zero ODOL sulit berjalan maksimal dan adil.

Sebagaimana diketahui, pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional memerlukan alokasi dana triliunan rupiah setiap tahunnya.

Jika truk ODOL dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan yang efektif, kerugian yang ditimbulkan akan terus bertambah, sementara daya tahan infrastruktur akan jauh di bawah usia rencana awal.

Felix juga menekankan bahwa keberadaan jembatan timbang seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menindak pelanggaran ODOL, tetapi juga sebagai pusat pendataan asal, tujuan, serta berat barang.

Baca juga: Pelanggar Uji Emisi dan Penunggak Pajak Kendaraan Bisa Terdeteksi ITCS

Data ini menjadi indikator penting dalam perencanaan logistik dan kebijakan infrastruktur.

Pertanyaan Tentang Solusi Pengawasan yang Diterapkan

Namun, rencana pemerintah untuk mengganti JT dengan teknologi Weigh in Motion (WIM) memunculkan pertanyaan tentang cakupan wilayah pengawasan.

WIM umumnya dipasang di jalan tol, sementara banyak truk ODOL masih beroperasi di jalan nasional yang belum dilengkapi dengan fasilitas tersebut.

“Jika JT dibubarkan tanpa solusi pengawasan yang menyeluruh, kerusakan jalan dan jembatan akibat ODOL akan semakin parah, dan ujung-ujungnya negara yang harus menanggung biaya,” kata Felix, mengingatkan akan pentingnya tindakan tegas dalam pengawasan truk ODOL untuk melindungi infrastruktur negara.

Dengan tantangan yang dihadapi, penting bagi pemerintah untuk memikirkan solusi yang komprehensif agar target Indonesia bebas ODOL dapat tercapai tanpa mengorbankan infrastruktur jalan yang ada.