Anggaran Rp 62,7 Triliun Kemendikdasmen 2026 Disetujui Komisi X DPR
KOMPAS.com - Komisi X DPR RI menyetujui rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (3/9/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti kembali memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikdasmen tahun anggaran 2026.
Mendikdasmen berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya Komisi X DPR RI yang telah memberikan dukungan atas usulan perubahan RKA Kemendikdasmen 2026.
Baca juga: Mendikdasmen Minta Tambahan Anggaran Rp 14,4 Triliun, untuk Apa Saja?
Jumlah anggaran Kemendikdasmen 2026 jadi Rp 62 triliun
"Berdasarkan visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 Kemendikdasmen menjabarkan visi dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan semangat terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan dukungan partisipasi semesta,” papar Mendikdasmen, dikutip dari siaran pers.
Jumlah anggaran 2026 menjadi Rp 62.776.582.115.000.
Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa Kemendikdasmen mendukung penuh tema kerja pemerintah tahun 2026 dengan lima Program Prioritas Nasional.
Di antaranya yaitu Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Penguatan Kesejahteraan Kualitas dan Profesionalisme Guru serta Tenaga Kependidikan, Penguatan Kualitas Pendidikan Vokasi, serta Pemajuan Kebahasaan serta Kesastraan.
ilustrasi siswa SD, Ilustrasi siswa siap belajar dari rumah.
Komisi X-Kemendikdasmen sepakat akan pentingnya pendidikan
Mendikdasmen meyakini Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen sepakat akan pentingnya pendidikan.
"Hal tersebut berguna untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualtias, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa,” tutur Abdul Mu’ti.
Menutup jalannya rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati menyimpulkan bahwa Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemendikdasmen RI Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Baca juga: Keadilan Anggaran Pendidikan Tinggi
Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan tambahan pada pagu anggaran tersebut.
“Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen untuk menjadikan pandangan, masukan, dan catatan Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran RAPBN tahun 2026 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemendikdasmen pada tahun 2026,” tutup Esti.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
