Vietnam Bebaskan Visa bagi Miliarder, Akademisi, dan Pakar Teknologi

HANOI, KOMPAS.com - Pemerintah Vietnam mengumumkan kebijakan pembebasan visa untuk sejumlah kelompok profesional yang dianggap penting untuk pembangunan sosial-ekonomi negaranya.

Keputusan yang mengatur pembebasan visa sementara bagi orang asing yang dianggap vital untuk pembangunan sosial-ekonomi tertuang dalam Keputusan 221 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2025.

Melansir VnExpress pada hari yang sama, pemerintah Vietnam merinci enam kategori individu yang mendapatkan bebas visa.

Kelompok pertama termasuk tamu dari pejabat tinggi, seperti sekretaris jenderal partai, presiden, perdana menteri, ketua mahkamah agung rakyat, menteri, sekretaris partai tingkat provinsi, dan ketua dewan rakyat, serta komite di tingkat provinsi dan kota.

Selain itu, akademisi, ilmuwan, ahli, profesor universitas, anggota lembaga riset, insinyur utama, dan tenaga ahli teknologi digital elit, juga dibebaskan dari kewajiban visa.

Untuk memenuhi syarat, ilmuwan dan insinyur tersebut harus memiliki penghargaan atau pengakuan bergengsi internasional.

Pembebasan visa juga berlaku bagi investor dan pemimpin perusahaan besar yang perusahaannya masuk dalam daftar 100 perusahaan global teratas, berdasarkan kapitalisasi pasar yang diumumkan oleh organisasi internasional terkemuka.

Selain itu, individu yang bekerja di bidang budaya, seni, olahraga, dan pariwisata dengan dampak positif terhadap masyarakat juga berhak mendapatkan pembebasan visa.

Pemain sepak bola yang masuk dalam 100 besar dunia dan diundang untuk berkompetisi atau berpartisipasi dalam program pertukaran oleh klub sepak bola profesional domestik juga masuk dalam kategori ini.

Konsul kehormatan Vietnam di luar negeri serta tamu dari lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan besar yang disetujui oleh pemerintah Vietnam juga mendapat pembebasan visa.

Pembebasan visa tambahan untuk tujuan luar negeri atau sosial-ekonomi akan ditentukan oleh Menteri Keamanan Publik Vietnam.

Kartu pembebasan visa ini akan diterbitkan dalam bentuk elektronik atau fisik, dengan keduanya memiliki kekuatan hukum yang setara.

Masa berlaku pembebasan visa ini tidak akan melebihi lima tahun dan harus setidaknya 30 hari lebih pendek dari sisa masa berlaku paspor.

Kebijakan pengecualian ini muncul setelah Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada April 2025 meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mempelajari kebijakan pembebasan visa bagi pengunjung internasional yang berpengaruh.