Parlemen ASEAN untuk HAM Kecam Kekerasan Aparat RI dalam Demo

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo di sejumlah daerah di Indonesia yang diwarnai tindak kekerasan oleh kepolisian dari 28 Agustus mendapatkan sorotan lembaga HAM internasional.

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mengecam keras aksi aparat keamanan negara menggunakan gas air mata, meriam air, dan kendaraan lapis baja untuk memukul mundur massa.

Sementara, relawan medis dan jurnalis diblokir karena mencoba membantu atau meliput situasi.

Bahkan, tindakan kekerasan aparat keamanan telah menyebabkan seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, meninggal saat melintasi area demonstrasi karena dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi.

Dalam keterangan tertulis APHR yang dikutip Kompas.com, Jumat (29/8/2025), Maria Angelina Sarmento, Anggota Dewan APHR dan Anggota Parlemen Timor-Leste mengatakan bahwa kematian Affan dan kekerasan yang tidak perlu yang dialami publik bukan sekadar satu tragedi.

“Ini adalah peringatan bahwa hak rakyat biasa untuk menuntut pemerintahan yang lebih baik sedang terancam,” kata Maria.

Arlene Brosas, Anggota Dewan APHR dan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina menambahkan bahwa ketika mekanisme penegakan hukum diprioritaskan di atas kesejahteraan warga, negara meninggalkan tugas fundamentalnya.

“Oleh karena itu, kami menuntut agar mereka yang bertanggung jawab atas penggunaan kekerasan mematikan ini dimintai pertanggungjawaban dan agar pemerintah secara nyata terlibat dengan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan pekerja,” ujar Brosas.

Wong Chen, Anggota Dewan APHR dan Anggota Parlemen Malaysia, menyebut momen ini akan menentukan Indonesia akan berada dalam reformasi atau represi.

“Menindas suara yang mengangkat masalah nyata tentang korupsi, keamanan pekerjaan, dan perpajakan tidak akan menyelesaikan masalah; justru akan memperburuknya,” ujar Chen.

APHR menunjukkan solidaritasnya bersama keluarga korban, mahasiswa dan pekerja yang menyelenggarakan protes ini, serta jurnalis dan anggota masyarakat sipil secara luas yang memantau di tengah risiko.

Organisasi HAM ASEAN ini mendorong agar Pemerintah Indonesia membuka jalur dialog yang tulus dengan para demonstran dan masyarakat sipil.

Selain itu, memprioritaskan reformasi legislatif dan regulasi yang menangani korupsi, keamanan, dan krisis ekonomi di Indonesia.

APHR sekali lagi menakan agar aparat keamanan negara tidak pernah lagi melakukan aksi kekerasan yang berisiko menelan nyawa orang tak bersalah.