Bocor ke Publik, Bagaimana Skandal Telepon PM Thailand Picu Desakan Mundur?

“Apa yang saya lakukan adalah untuk meredakan ketegangan, bukan menyatakan keberpihakan," imbuhnya.

Namun, penjelasan itu tak cukup menenangkan publik. Pada Kamis (20/6/2025), puluhan pengunjuk rasa berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Bangkok, menuntut agar ia segera mengundurkan diri.

Baca juga: Thailand dan Kamboja Saling Gertak, Sengketa Memanas

Ketegangan perbatasan 

Percakapan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja menyusul bentrokan di perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Kedua negara saling menyalahkan atas insiden tersebut.

Kementerian Luar Negeri Thailand pun telah memanggil Duta Besar Kamboja dan melayangkan nota protes resmi, menyebut kebocoran percakapan sebagai “pelanggaran etika diplomatik” dan tindakan yang mengikis rasa saling percaya antarnegara.

Masalah lama kembali disorot

Skandal ini juga membuka kembali sorotan terhadap latar belakang politik keluarga Shinawatra.

Paetongtarn adalah putri bungsu dari Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand yang dikenal kontroversial dan baru kembali pada 2023 setelah 15 tahun dari pengasingan.

Meskipun divonis bersalah dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, Thaksin tidak pernah menjalani masa tahanan di penjara.

Ia justru dirawat di ruang VIP rumah sakit polisi selama enam bulan, dengan dalih menderita tekanan darah tinggi dan gangguan pernapasan.

Kendati demikian, bulan ini, Dewan Medis Nasional Thailand menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang membenarkan perawatan selama itu.

Mahkamah Agung dijadwalkan memeriksa legalitas rawat inap tersebut pekan depan.

Ancaman kudeta?

Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi di saat Thailand tengah merundingkan kesepakatan dagang dengan pemerintahan Amerika Serikat dan belum menemukan jalan keluar atas konflik perbatasan dengan Kamboja.

Meski militer belum mengambil tindakan langsung, kekhawatiran akan intervensi militer tetap menghantui.

Diketahui, Thailand memiliki sejarah panjang kudeta, dan banyak pengamat menilai elite konservatif mungkin memilih jalur hukum untuk menggulingkan pemerintahan Paetongtarn.

Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Thailand menyerukan persatuan nasional.

“Yang paling penting sekarang adalah rakyat Thailand bersatu. Kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: Thailand-Kamboja Bentrok di Perbatasan, Ada Apa?