Imbas Konflik dengan Thailand, Kamboja Terapkan Wajib Militer Tahun Depan

PHNOM PENH, KOMPAS.com - Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan bahwa negaranya akan mulai menerapkan wajib militer pada 2026.

Pernyataan ini disampaikan di tengah memanasnya hubungan Kamboja dengan Thailand, menyusul ketegangan di wilayah perbatasan yang terus berlanjut.

Konfrontasi bersenjata yang terjadi pada 28 Mei lalu di salah satu wilayah sengketa telah menewaskan seorang tentara Kamboja.

Baca juga: Kemenangan Diplomasi, Kamboja Berhasil Turunkan Drastis Tarif Trump

Sejak itu, upaya meredakan perselisihan terus dilakukan oleh kedua negara. Namun, langkah-langkah provokatif dan retorika keras dari kedua belah pihak membuat tensi tetap tinggi.

Tak hanya berdampak pada hubungan bilateral, ketegangan ini juga mengguncang politik domestik Thailand, dikutip dari AP News pada Senin (14/7/2025).

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, diberhentikan dari jabatannya setelah komentar kontroversialnya soal militer bocor ke publik.

Komentar itu ia sampaikan dalam panggilan telepon dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang kemudian mempublikasikan rekaman pembicaraan mereka.

Dalam pidatonya di hadapan pasukan militer di Provinsi Kampong Chhnang, Hun Manet menegaskan, wajib militer akan membantu memperkuat pertahanan nasional.

Baca juga: Irak Diguncang Serangan Drone, Bandara dan Ladang Minyak Jadi Sasaran

“Ini komitmen kami,” ujarnya sambil mengenakan seragam jenderal bintang empat. Ia juga menilai tentara hasil wajib militer lebih efektif dan profesional dibanding pasukan sukarela.

Meski undang-undang wajib militer di Kamboja sudah disahkan sejak 2006, Kamboja selama ini belum pernah mengaktifkannya.

Berdasarkan aturan, seluruh warga Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun diwajibkan mengikuti dinas militer, meski untuk perempuan bersifat sukarela.

Sebagai perbandingan, Thailand telah lama memberlakukan wajib militer bagi pria berusia 20 tahun, dengan pemanggilan ditentukan melalui undian tahunan.

Menurut data World Factbook CIA, Kamboja memiliki sekitar 200.000 personel angkatan bersenjata, termasuk polisi militer, sedangkan Thailand memiliki sekitar 350.000 personel aktif.

Selain mengaktifkan wajib militer, Hun Manet juga menyerukan peningkatan anggaran pertahanan.

Dari total anggaran nasional Kamboja sebesar 9,32 miliar dollar AS (Rp 151 triliun) pada 2025, sektor pertahanan menerima alokasi terbesar, yakni sekitar 739 juta dollar AS (Rp 12 triliun).

Baca juga: 99 Tewas akibat Perang Saudara di Suriah, Negosiasi Gencatan Senjata Berlangsung

Tak hanya itu, Hun Manet kembali meminta Thailand membuka seluruh perlintasan perbatasan yang ditutup tanpa syarat. Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan dari Thailand, Kamboja siap membalas dalam hitungan jam.