Inggris Akan Akui Palestina pada September jika Israel Tak Setujui Gencatan Senjata

LONDON, KOMPAS.com – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pemerintahannya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September 2025, kecuali Israel menyetujui gencatan senjata dan memenuhi sejumlah tuntutan penting lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Starmer dalam pidato yang disiarkan televisi dari Downing Street, Inggris, Selasa (29/7/2025), usai menggelar rapat darurat kabinet yang dipanggil khusus dari masa reses.

"Inggris harus mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, yang menghidupkan kembali prospek solusi dua negara," ujar Starmer.

Baca juga: Susul Perancis, Inggris Semakin Dekat Akui Negara Palestina

Ia menegaskan, Inggris akan akui Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah substantif hingga Sidang Umum PBB pada September.

"Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara mencapai dampak maksimal. Dengan solusi tersebut yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak," lanjutnya, dikutip dari AFP pada Rabu (30/7/2025).

Pengakuan G7 pertama

Langkah Inggris ini diperkirakan akan menjadi tonggak sejarah, mengingat London dan Paris, yang juga menyatakan akan mengakui Palestina pada bulan yang sama dan sekutu utama Israel di G7 serta anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Jika terealisasi, mereka akan menjadi negara G7 pertama yang mengambil langkah tersebut yakni mengakui negara Palestina.

Pekan lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron lebih dulu mengumumkan, Paris akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September mendatang.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot menyambut baik keputusan Inggris, seraya menyebutnya sebagai bagian dari momentum menghentikan kekerasan yang terus berulang di kawasan tersebut.

Namun, langkah ini mendapat penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS). Pemerintah Israel menilai pengakuan tersebut merupakan “hadiah bagi Hamas” dan dapat menghambat upaya mencapai gencatan senjata di Gaza.

Baca juga: Efek Perancis Berlanjut, Inggris Akan Akui Negara Palestina Juga?

Desakan ke Hamas dan Netanyahu

Dalam pidatonya, Starmer turut menuntut Hamas agar segera membebaskan seluruh sandera, menandatangani kesepakatan gencatan senjata, melucuti senjata, dan menyatakan tidak akan terlibat dalam pemerintahan Gaza ke depan.

Sebelum pengumuman disampaikan ke publik, Starmer telah berbicara melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam percakapan itu, Starmer menegaskan, situasi kemanusiaan di Gaza sudah tak bisa ditoleransi.

“Ia mendesak Perdana Menteri untuk segera mengambil tindakan guna mencabut semua pembatasan akses bantuan,” ujar juru bicara Downing Street.

Starmer juga melakukan komunikasi dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Menurut pernyataan resmi, Abbas menyambut baik komitmen Inggris tersebut.

Tekanan politik dan kemanusiaan

Tekanan terhadap Starmer untuk mengakui Negara Palestina datang dari berbagai arah, baik domestik maupun internasional.