3.200 Hektar Pangkalan Militer Beijing Semakin Kuat di Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com - Pangkalan militer China seluas 3.200 hektar di Laut China Selatan semakin kuat, bom nuklir mampu diluncurkan dari sana.

Melansir The Independent pada Jumat (1/8/2025), citra satelit terbaru dari Mischief Reef oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) menunjukkan macam fasilitas militer China, yang dianggap berpotensi sebagai masalah keamanan militer di Asia.

Di atas lahan 3.200 ha, pangkalan tersebut menyediakan landasan pacu yang luas, tempat perlindungan rudal, hanggar pesawat besar, di antara beberapa infrastruktur militer tingkat tinggi yang mirip dengan kota.

Baca juga: Jepang Sebut Ancaman Militer China, Rusia, dan Korut Terburuk Sejak Perang Dunia II

“Fasilitas mereka termasuk pelabuhan, landasan pacu besar, lebih dari 72 hanggar pesawat tempur di tiga basis pulau besar, penempatan rudal darat-ke-udara dan rudal jelajah anti-kapal, serta banyak infrastruktur radar, sensor, dan komunikasi,” kata Direktur AMTI Gregory Poling kepada ABC.

Menurut AMTI, China saat ini mengendalikan 20 pos militer di Kepulauan Paracel dan tujuh di Kepulauan Spratly.

Dari pos-pos tersebut, empat telah diubah menjadi pangkalan angkatan laut dan udara yang beroperasi penuh.

China juga mengendalikan Scarborough Shoal, wilayah sengketa yang direbutnya pada 2012, melalui operasi militer yang konstan.

Namun, di Scarborough Shoal, China belum membangun fasilitas militer apa pun.

Baca juga: Latihan Militer China di Laut Tasman Paksa 49 Penerbangan Ubah Jalur

Klaim China 

China mengeklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk yang diklaim oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Putusan pengadilan arbitrase internasional pada 2016 menyatakan, klaim Beijing terhadap sejumlah wilayah di Laut China Selatan yang luas tidak memiliki dasar hukum internasional.

Namun, Pemerintah China menolak keputusan tersebut.

Beijing bersikeras menyatakan bahwa ekspansi militernya di wilayah tersebut bersifat defensif, diatur untuk melindungi hak-hak kedaulatannya di tengah oposisi dari negara-negara Asia, yang memiliki klaim versi mereka sendiri.

Polling mengatakan bahwa pangkalan militer Beijing di Laut China Selatan merupakan “hasil dari contoh pengerukan dan reklamasi tanah tercepat dalam sejarah manusia”.

Baca juga: AS Sebut Tencent sebagai Perusahaan Militer China