YERUSALEM, KOMPAS.com - Israel dengan tegas menolak kritik dari para pemimpin dunia setelah kabinet keamanan menyetujui rencana untuk menguasai Kota Gaza.
Melansir BBC pada Sabtu (9/8/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan negara-negara yang mengutuk Israel dan mengancam dengan sanksi "tidak akan melemahkan tekad kami".
"Musuh-musuh kami akan menemukan kami sebagai satu kekuatan yang kuat dan bersatu yang akan memukul mereka dengan kekuatan besar," tambahnya.
Baca juga: Sejumlah Negara Desak Israel Batalkan Rencana Kendalikan Gaza
Keputusan Israel untuk memperluas perang di Gaza memicu kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan beberapa negara termasuk Inggris, Perancis, dan Kanada.
Lalu, Jerman menerima desakan untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel.
Rencana yang disetujui oleh kabinet keamanan Israel mencakup lima perkara, yaitu melucuti senjata Hamas, memulangkan semua sandera, demiliterisasi di Jalur Gaza, mengambil alih kendali keamanan wilayah tersebut, dan membentuk “pemerintah sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina”.
Laporan media Israel mengatakan rencana tersebut awalnya fokus untuk mengambil kendali penuh atas Kota Gaza, memindahkan sekitar satu juta penduduknya ke selatan yang lebih jauh.
Pasukan juga akan menguasai kamp-kamp pengungsi di Gaza tengah dan wilayah di mana sandera diduga ditahan.
Serangan kedua akan dilakukan beberapa minggu kemudian seiring dengan peningkatan bantuan kemanusiaan, kata media tersebut.
Langkah untuk meningkatkan konflik ini telah ditentang keras oleh beberapa pihak di Israel, termasuk dari pejabat militer dan keluarga sandera yang ditahan di Gaza.
Hamas mengatakan bahwa rencana untuk menduduki Kota Gaza "merupakan kejahatan perang baru" dan akan "membuat (Israel) menanggung akibatnya."
Baca juga: Jerman Hentikan Ekspor Senjata ke Israel yang Dapat Digunakan di Gaza
Pada Jumat (8/8/2025), menteri luar negeri dari Inggris, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Australia merilis pernyataan bersama yang menentang rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza.
Mereka mengatakan bahwa rencana tersebut akan memperburuk situasi yang sudah menghancurkan di Gaza.
"Setiap upaya aneksasi atau perluasan pemukiman melanggar hukum internasional," tambah mereka.
Adapun reaksi penolakan lainnya dari sejumlah negara.