Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2026 Usai Dapat Suntikan Dana Rp 20 Triliun
KOMPAS.com — Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan hingga pertengahan 2026.
Kepastian ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, seusai pemerintah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan tahun depan.
Baca juga: Siapa yang Berhak Dapat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan 2025?
Dengan tambahan tersebut, total anggaran untuk BPJS Kesehatan naik dari Rp 49 triliun menjadi Rp 69 triliun.
Tidak Ada Kenaikan Iuran hingga Pertengahan 2026
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah masih mempertahankan besaran iuran BPJS Kesehatan setidaknya hingga pertengahan tahun depan.
Ia menegaskan setiap kebijakan penyesuaian iuran akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Sampai tahun depan sepertinya belum. At least sampai pertengahan tahun depan ya. Kita lihat gini, kalau untuk otak ngatik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus baru mereka boleh otak atik iuran,” ujar Purbaya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Kamis malam (23/10/2025).
Menurutnya, pemerintah baru akan membuka peluang kenaikan iuran apabila daya beli masyarakat sudah pulih dan situasi ekonomi cukup stabil.
Dana Rp 20 Triliun Bukan untuk Tutup Tunggakan
Purbaya juga menegaskan bahwa tambahan anggaran Rp 20 triliun bukan untuk menutup tunggakan iuran peserta, melainkan untuk memperkuat layanan dan menampung peserta baru di tahun depan.
“Bukan. Itu kan kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita ganti Rp 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026,” paparnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa dana tersebut terkait dengan kebijakan penghapusan tunggakan.
“(Ini gak ada kaitan sama penghapusan itu, Pak?) Gak ada, itu untuk memasukkan orang-orang tadi yang dulunya pernah terkena itu, biar bisa-bisa masuk lagi program BPJS,” lanjut Menkeu.
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Tarif BPJS Kesehatan 2025.BPJS Kesehatan Tegaskan Bukan untuk Pemutihan Iuran
Pernyataan serupa disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, yang menegaskan bahwa dana Rp 20 triliun tersebut bukan untuk pemutihan tunggakan iuran peserta, melainkan tambahan dari APBN tahun 2026.
"Setahu saya, anggaran Rp 20 triliun terpisah dengan penghapusan tunggakan. Rp 20 triliun itu tambahan APBN tahun 2026," ujar Ghufron, Kamis ini.
Menurutnya, penghapusan tunggakan tidak menggunakan dana APBN karena sudah dianggap selesai secara administrasi.
"Itu kan sudah enggak kita hitung dan tidak mengganggu APBN. Itu istilahnya kayak kita write off gitu. Jadi hanya membebani administrasi dan lain sebagainya, jadi enggak perlu terus harus ada tambahan uang untuk mengganti itu," kata Ghufron.
