KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tim restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Meski tim ini melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya menyatakan bahwa proses penyelesaian utang sebaiknya dilakukan secara business to business (B2B) di antara pihak-pihak yang terlibat langsung.
Purbaya menyatakan, "Saya enggak ikut kan, top. Saya sebisa mungkin gak ikut biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti dia top," saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan bahwa meskipun pemerintah tidak terlibat langsung, ia akan menyaksikan hasil keputusan yang dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam restrukturisasi ini.
Menkeu juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengawasi prosesnya, tetapi tidak akan mencampuri negosiasi yang lebih bersifat bisnis.
Baca juga: Danantara Ingin Negosiasi Jangka Waktu dan Suku Bunga Utang Kereta Cepat dengan China
Ketika ditanya apakah dirinya akan ikut serta dalam rombongan ke China untuk membahas restrukturisasi utang KCJB, Purbaya mengonfirmasi bahwa ia hanya akan menyaksikan perkembangan tersebut.
"Paling menyaksikan. Kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top," ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya enggan mengungkapkan lebih banyak terkait kebijakan atau masukan dari Kementerian Keuangan kepada Danantara, meskipun ia menegaskan bahwa pendekatan pemerintah akan berfokus pada penyelesaian masalah utang berdasarkan prinsip bisnis, bukan intervensi langsung dalam proses negosiasi.
Baca juga: Danantara Akan Terbang ke China untuk Negosiasi Utang Kereta Cepat
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari opsi terbaik untuk menyelesaikan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada China.
Dony menjelaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan final mengenai kemungkinan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menyelesaikan utang proyek ini.
"Menurut saya kita terjebak sama itu ya. Perdebatan itu yang menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik. Belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti saja arahan Presiden," ujar Dony, saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/10/2025).
Baca juga: RI-China Sepakati Restrukturisasi Utang Kereta Cepat 60 Tahun, Danantara: Kita Terus Negosiasi
Dony juga mengungkapkan bahwa Indonesia akan melanjutkan negosiasi dengan China mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Negosiasi ini akan membahas teknis pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan bunga yang diberlakukan.
"Kita sedang mengatur waktu. Kita sedang diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita akan menegosiasikan. Hubungan kita juga bagus, komunikasi bagus," tegasnya.
Tim negosiasi yang akan berangkat ke China terdiri dari kementerian dan instansi terkait, sementara Danantara akan menyediakan data sebagai bahan negosiasi, termasuk data yang menegaskan potensi keberlanjutan operasional kereta cepat.
Kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur.