JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah tengah bergerak cepat untuk memperbaiki fasilitas transportasi umum yang rusak akibat aksi demonstrasi pada 28-31 Agustus 2025.
Dalam pernyataannya, Dudy memastikan bahwa perbaikan dilakukan oleh instansi terkait seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT MRT Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Pasukan Kuning Berjibaku Bersihkan Halte Transjakarta yang Dibakar
Menhub Dudy menegaskan bahwa perbaikan dilakukan oleh masing-masing instansi pengelola, seperti PT KAI untuk fasilitas kereta api dan PT MRT Jakarta untuk stasiun MRT yang terdampak.
“Sementara dari masing-masing instansi, dari kereta api, kemudian dari MRT, mereka yang akan lakukan perbaikan,” ungkap Dudy usai Rapat Kabinet di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Aksi demonstrasi yang dipicu oleh kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada 28 Agustus 2025, menyebabkan kerusakan signifikan pada sejumlah fasilitas umum.
Kerusakan infrastruktur di Jakarta akibat kerusuhan Jumat-Sabtu (29-30 September 2025):
Total kerusakan: Rp 55 Miliar
Khushs halte TransJakarta, sebanyak 22 halte di berbagai wilayah Jakarta mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat.
Baca juga: AHY Bakal Colek Dody dan Dudy Bahas Perbaikan Fasilitas Umum
Beberapa halte yang terdampak parah termasuk:
Baca juga: Perusakan Fasilitas Umum Bisa Pengaruhi Minat Investor
Direktur Utama Welfizon Yuza, menetapkan jadwal perbaikan bertahap. Perbaikan kerusakan ringan dimulai pada 1 September 2025, kerusakan sedang pada 3 September, dan kerusakan berat pada 8 September.
“Proses perbaikan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dukungan masyarakat sangat dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan layanan,” ujar Yuza.
Kerusakan fasilitas umum ini memicu keprihatinan masyarakat, terutama karena fasilitas seperti halte TransJakarta merupakan tulang punggung transportasi publik di Jakarta.
Seorang warganet dengan akun @nt***** mengungkapkan kekecewaannya di media sosial,
“After demo banyak fasilitas yg dirusak, bahkan banyak juga bangunan yg dibakar, padahal hal seperti itu bukan solusi, masyarakat yg bayar pajak rugi.”
Baca juga: AHY: Investigasi dan Tegakkan Hukum atas Pembakaran Gedung Grahadi
Sentimen ini mencerminkan keresahan publik atas dampak kerusuhan terhadap fasilitas yang seharusnya melayani kebutuhan bersama.