95 Persen Perumahan Tak Punya Akses Transum, Biaya Hidup Jebol 12,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia sedang berada di ambang krisis sosial-ekonomi, termasuk krisis akses transportasi umum (transum) massal ke kawasan perumahan.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen kawasan perumahan di Indonesia tidak memiliki akses angkutan umum yang memadai.

Padahal idealnya warga bisa menjangkau halte atau stasiun hanya dengan berjalan kaki maksimal 500 meter.

Baca juga: Pengadaan Feeder di Perumahan Jangan Cuma Sampai Gerbang

Kelalaian ini memiliki dampak langsung pada dompet masyarakat. Menurut Survei Biaya Hidup (SBH) BPS 2018, biaya transportasi rata-rata menyumbang 12,46 persen dari total pengeluaran rumah tangga, jauh di atas batas ideal Bank Dunia sebesar 10 persen.

Perumahan yang jauh dari akses publik pun menjadi tidak layak huni, dan masyarakat dipaksa menggunakan kendaraan pribadi, terjebak dalam kemacetan dan biaya BBM yang tinggi.

Komitmen yang Menyusut Drastis

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam siaran pers 29 September 2025, menyatakan komitmen untuk mengatasi masalah ini. Namun, di lapangan, komitmen pemerintah pusat dipertanyakan.

Pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota melalui RPJMN 2025-2029, tetapi program andalan Skema Buy The Service (BTS) justru menunjukkan tren anggaran yang mencemaskan.

Baca juga: Pemerintah Godok Subsidi Feeder di Titik Perumahan

Tahun 2023 dianggap sebagai masa jaya dengan anggaran Rp 582,98 untuk 10 Kota. Angka ini berkurang pada 2024 menjadi Rp 437,89 miliar untuk 11 Kota.

Anggaran menyusut drastis pada tahun 2025 menjadi hanya Rp 177,49 miliar untuk 6 kota, dan tahun depan cuma dialokasikan Rp 82,60 miliar untuk 5 kota.

Kelima kota tersebut adalah Banyumas, Manado, Bekasi, Depok, dan Balikpapan. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan.

Perbandingan dengan Makan Siang

Akademisi Universitas Soegijapanata Semarang sekaligus snggota MTI Pusat Djoko Setijowarno pun menuntut keseriusan pemerintah pusat.

Ia membandingkan anggaran subsidi transportasi dengan program unggulan lain, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jika anggaran harian Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 1,2 triliun dialihkan untuk membiayai angkutan umum dalam kurun setahun, maka 20 kota kecil dan sedang di Indonesia bisa memiliki sistem transportasi publik yang memadai," analisis Djoko, Sabtu (4/10/2025).

Baca juga: Ide Gila Tercipta di Singapura, Kisah di Balik Kelahiran KUR Perumahan

Angka ini menyoroti diskrepansi kebijakan alokasi masif untuk program baru berbanding terbalik dengan minimnya alokasi untuk membenahi angkutan umum yang vital, yang notabene dapat menekan biaya hidup hingga di bawah standar ideal Bank Dunia.

Meskipun Pemerintah Pusat menghadapi kritik anggaran, 38 Pemerintah Daerah (12 provinsi, 16 kota, dan 10 kabupaten) telah berinisiatif mengalokasikan APBD mereka untuk membiayai operasional angkutan umum.