Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat yang Telah Dipenuhi oleh Pemerintah, Apa Saja?

2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

DPR RI juga membuka rincian take home pay yang diterima para anggota dewan sebesar Rp 65 juta per bulan setelah tunjangan perumahan dipangkas.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (5/9/2025), berikut ini rinciannya:

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (melekat):

• Gaji pokok sebesar Rp 4.200.000
• Tunjangan suami/istri pejabat negara Rp 420.000
• Tunjangan anak pejabat negara Rp 168.000
• Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
• Tunjangan beras pejabat negara Rp 289.680.

Total Gaji dan Tunjangan (melekat): Rp 16.777.680

Tunjangan Konstitusional:

• Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat Rp 20.033.000
• Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7.187.000
• Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4.830.000

Honorarium kegiatan peningkatan fungsional dewan:

• Fungsi legislasi Rp 8.461.000
• Fungsi pengawasan Rp 8.461.000
• Fungsi anggaran Rp 8.461.000
• Total tunjangan konstitusional Rp 57.433.000

Total Bruto: Rp 74.210.680.

Kemudian Pajak PPh 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950. Sehingga take home pay (THP) sebesar Rp 65.595.730.

Baca juga: Cara Buat Foto Pink-Hijau untuk Dukung 17+8 Tuntutan Rakyat

3. Pimpinan DPR minta Mahkamah Kehormatan Dewan periksa anggota legislatif yang dinonaktifkan partai akibat mengolok-olok dan melukai kepercayaan rakyat

Dasco mengatakan, Pimpinan DPR RI telah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing guna memproses anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan.

"Kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan kebutuhan yang ada," terang dia dikutip dari Antara, Jumat (5/9/2025).

Dia juga menyebut, saat ini mahkamah kehormatan partai masing-masing juga sudah memproses dan memeriksa anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tersebut.

Anggota DPR yang dinonaktifkan yakni Adies Kadir dari Golkar, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.

Untuk itu, Dasco akan menunggu terlebih dahulu hasil sidang etik yang akan dilakukan terhadap lima anggota DPR RI tersebut.

Menurut dia, mekanisme koordinasi antara MKD dengan partai politik juga sudah diatur dalam peraturan yang ada.

"Kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di mahkamah partai," jelasnya.

Baca juga: Cara Pantau Progres 17+8 Tuntutan Rakyat, Klik Link Ini