Namun, menurut Sullivan, sebagian besar posisi yang ditawarkan tidak tersedia karena perusahaan sedang menghentikan perekrutan selama enam bulan.
Diberitakan Financial Review, kasus ini menjadi momentum bagi serikat pekerja untuk mendorong aturan lebih ketat terkait penggunaan AI di dunia kerja.
Meski demikian, Pemerintah Albanese belum membuat keputusan final. Menteri Perindustrian dan Sains, Tim Ayres, menyebut pemerintah akan meluncurkan Rencana Kemampuan Nasional tentang AI pada akhir tahun.
“Gerakan serikat pekerja punya peran demokratis yang penting ketika gelombang teknologi baru menciptakan tekanan bagi pekerja,” kata Ayres.
Sementara itu, asisten sekretaris nasional FSU, Nicole McPherson, menilai PHK ini bisa jadi hanya kedok perusahaan.
Dari data yang dikumpulkan, pekerja yang diberhentikan banyak yang kerap menggunakan cuti sakit atau merupakan penyintas kekerasan dalam rumah tangga.
“Sepertinya sebagian besar dari mereka termasuk dalam kategori itu,” ungkap McPherson.
Baca juga: 6 Keterampilan Manusia yang Diyakini Tak Akan Tergantikan AI dalam 10 Tahun ke Depan
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini