Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Jasa Ekonomi vs Luka Reformasi

"Situasi berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” tambahnya.

Baca juga: Profil dan Rekam Jejak 10 Pahlawan Revolusi Korban Peristiwa G30S

Mengapa ada yang menolak usulan ini? 

Penolakan datang dari aktivis HAM dan politisi PDI-P yang menilai Soeharto tidak layak dijadikan simbol kepahlawanan. 

Politikus PDI-P Guntur Romli mengatakan, gelar pahlawan bagi Soeharto bisa membalik makna perjuangan reformasi.

"Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa '98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan," ucap Guntur, Kamis (23/10/2025).

Ia juga menilai, usulan ini mengabaikan tanggung jawab moral atas pelanggaran HAM berat yang diakui negara. 

"Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa itu bukan lagi pelanggaran HAM, tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru saat itu," ucapnya.

Baca juga: 35 Kutipan Para Pahlawan untuk Ucapan HUT Ke-80 RI

Kasus apa saja yang membayangi Soeharto?

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menegaskan Soeharto tidak memenuhi syarat moral sebagai pahlawan nasional.

"Terdapat 5–6 kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan kekuatan militer pada masa itu," kata Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Sejumlah peristiwa yang disebut antara lain:

1. Penembakan Misterius (Petrus) 1981–1985
2. Tragedi Tanjung Priok 1984
3. Tragedi Talangsari 1989
4. Tragedi Kudatuli 1996
5. Kerusuhan Mei 1998. 

Bagi korban dan aktivis, luka sejarah itu belum sepenuhnya dipulihkan negara.

Kontroversi Soeharto pahlawan nasional mencerminkan dilema lama antara mengingat jasa dan menuntut keadilan sejarah. 

Bagi sebagian pihak, Soeharto adalah sosok yang membawa stabilitas nasional; bagi pihak lain, ia simbol kekuasaan yang menindas.

Selama memori tentang Orde Baru masih hidup, setiap pengusulan nama Soeharto akan selalu memecah publik. 25 tahun setelah reformasi, bangsa ini masih mencari cara berdamai dengan masa lalunya.

(Sumber: Kompas.com/Rahel Nada Chaterine, Singgih Wiryono| Editor: Dani Prabowo, Dita Angga Rusiana, Danu Damarjati)