Jalan Gatot Subroto Masih Bisa Dilewati Pagi Ini, akan Ditutup Saat Pedemo Tiba Pukul 10.00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, menyusul aksi demo buruh yang digelar hari ini, Kamis (28/8/2025).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, mengatakan pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan menyesuaikan dengan jumlah massa.

“Kalau jumlah massa banyak dan ruas jalan terpakai penuh, kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin, Rabu (27/8/2025).

Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR RI tetap dibuka di pagi hari dan dapat terus digunakan jika massa aksi bisa berbagi ruang dengan pengguna jalan lain.

Baca juga: Demo Buruh 28 Agustus di Jakarta, Ini 6 Tuntutan Utama ke Pemerintah

“Kalau massanya tidak terlalu besar, aktivitas tetap berjalan tanpa alihan,” tambahnya.

Komarudin menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika massa nekat memasuki jalur tol dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Massa yang masuk ke tol akan kita lakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Meski begitu, polisi memastikan buruh tetap bisa menyampaikan aspirasinya secara damai.

“Pelayanan penyampaian pendapat di muka umum ini diatur oleh undang-undang, jadi silakan dilaksanakan,” kata Komarudin.

Demo buruh hari ini berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.

Baca juga: Jelang Demo Buruh 28 Agustus 2025, Ini yang Perlu Diketahui Warga Jakarta

Gerakan ini dikenal sebagai HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan bertujuan menyampaikan tuntutan pekerja kepada pemerintah.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menekankan aksi ini adalah momentum untuk memperjuangkan kepentingan buruh.

Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025:

1. Menghapus sistem outsourcing.
2. Menolak kebijakan upah murah.
3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
4. Mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing.
5. Menuntut pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus.
6. Melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.