BEM UI Bakal Gelar Demo di DPR Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bakal menggelar demo bertajuk “#RakyatTagihJanji” di gerbang DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025).

Massa aksi dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan FISIP UI, Depok, pada pukul 10.00 WIB lalu berangkat bersama ke lokasi demo.

“Perkiraan keberangkatan jam 12.00 WIB, kemungkinan tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB,” ucap Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Pengemudi Ojol Bakal Demo di DPR pada 17 September, Suarakan 7 Tuntutan

Menurut Bima, aksi ini tidak hanya diinisiasi mahasiswa UI, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum untuk ikut serta.

“Sejak kemarin, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” tutur Bima.

Adapun demo ini akan berfokus pada “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan membawa kajian yang digarap setiap fakultas di UI.

Hasil kajian itu juga nanti akan diserahkan dalam bentuk formal ke perwakilan DPR yang menemui massa demo besok.

“Utamanya di 17 tuntutan dengan landasan kajian akademis yang memadai. Kami sudah membagi tiap fakultas dalam pengerjaan kajian tersebut,” jelas Bima.

“Rencananya, hasil kajian akan kami serahkan esok ke DPR RI,” tambahnya.

Bima mengatakan, demo akan terus berlangsung hingga anggota DPR menemui massa aksi.

Baca juga: Tiga Demo Digelar di Jakarta Hari Ini, Berikut Link CCTV untuk Pantau Lalu Lintas

Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas, termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025.

Untuk Presiden Prabowo

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.

• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri

• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut.

• Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
• Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.