Penentuan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos Bocorkan Jadwal Sidangnya

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono membeberkan jadwal sidang penentuan menjadikan Presiden ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Sidang tersebut nantinya dilakukan Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat (TP2GP) yang dibentuk Kementerian Sosial.

Jabo mengatakan, sidang tim yang bersifat adhoc itu akan membahas semua tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional, tak hanya Soeharto.

Baca juga: TKP Kecelakaan Minibus di Karanganyar Minim Penerangan, Meski Dekat Makam Soeharto

"Sidangnya awal Juni, mungkin minggu pertama sampai minggu ketiga," ungkapnya kepada Kompas.com di Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putra Putri Magelang, Jawa Tengah, Rabu (4/6/2025).

Bekas Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)--yang anti terhadap Soeharto di era Orde Baru--itu menyebutkan TP2GP beranggotakan sejarawan, akademisi, tokoh agama, dan Tentara Nasional Indonesia.

"Dari Kemensos ada tapi hanya beberapa orang," lanjutnya.

Tim ad hoc akan menguji kelayakan nama-nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Jabo menambahkan, hasil sidang TP2GP nantinya diserahkan Menteri Sosial untuk ditandatangani. Kemudian, diteruskan ke Dewan Gelar di Istana Negara.

Mengutip Kompas.com (29/5/2025), Kementerian Sosial tengah menampung berbagai usulan gelar pahlawan dari masyarakat yang disampaikan melalui jalur resmi pemerintah daerah.

Menurut Jabo, sidang tim TP2GP tidak hanya mempertimbangkan aspek historis, tetapi juga masukan dari publik terkait rekam jejak dan kontribusi tokoh yang diusulkan.

Dia menegaskan bahwa semua aspirasi publik, baik yang mendukung maupun yang menolak, akan tetap didengarkan dan menjadi bagian dari proses penilaian.

Baca juga: Kemensos Bentuk Tim Ad Hoc, Kaji Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Perdebatan Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional memang bukan kali ini saja muncul.

Setiap kali isu ini mencuat, selalu memicu perdebatan tajam di tengah masyarakat, antara yang menganggap Soeharto layak atas jasanya memimpin pembangunan nasional, dan yang menyoroti pelanggaran HAM serta praktik korupsi di era Orde Baru.

“Kalau Pak Harto kan diusulkan sudah beberapa kali ya, 2010, 2015, tahun ini diusulkan kembali. Jadi sudah berulang-ulang diusulkan lah ya. Dan tentu dipelajari, setiap usulan kan harus dipelajari,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Selasa (20/5/2025).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih dalam tahap pengkajian oleh tim khusus.

Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melewati sejumlah tahapan yang ketat serta memakan waktu antara satu hingga tiga tahun.