Warga Luwu Demo Perusahaan Tambang hingga Jalan Trans Sulawesi Lumpuh, Ini Tanggapan PT BMS

LUWU, KOMPAS.com – Manajemen PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi warga Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tambang tersebut.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung pada Sabtu (25/10/2025), dengan menutup jalan Trans Sulawesi. Warga menyuarakan protes karena menilai rekrutmen pekerja di BMS tidak berpihak kepada tenaga lokal.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Site Manager PT BMS, Muh. Aldin, menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan saat ini didasari oleh progres pembangunan pabrik Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) tahap dua yang telah mencapai 99 persen.

“Untuk itu, kebijakan yang ditempuh perusahaan ialah memprioritaskan karyawan konstruksi untuk lebih dulu melakukan seleksi karyawan operasional dan maintenance Pabrik 2,” kata Aldin dalam keterangan tertulis yang dikirim Minggu (26/10/2025) malam.

Baca juga: Trans Sulawesi Lumpuh, Warga Lokal Aksi Blokade Jalan, Protes PT BMS

70 Persen Berasal dari Luwu

Aldin menyebut, penutupan proyek konstruksi tahap dua telah dilakukan pada 23 Oktober 2025 di hadapan seluruh karyawan, disertai dialog dan makan bersama.

Ia juga menegaskan bahwa mayoritas pelamar yang lolos seleksi administrasi berasal dari Luwu.

“Lebih dari 70 persen pelamar yang lulus seleksi berkas dalam rekrutmen BMS berasal dari Kabupaten Luwu. Angka tersebut belum termasuk warga Luwu yang berdomisili atau menikah di daerah Luwu,” ucapnya.

Menanggapi tudingan adanya praktik percaloan dalam proses penerimaan karyawan, BMS menegaskan pihaknya tidak pernah memungut biaya apa pun, baik transportasi, akomodasi, maupun biaya tes.

“Tim Humas BMS telah menelusuri informasi dugaan calo yang disampaikan oleh Kepala Desa Padang Kalua, namun tidak ditemukan bukti keterlibatan oknum karyawan di perusahaan,” ujar Aldin.

Baca juga: Detik-detik Korban Selamatkan Diri dari Longsor Tambang Batu Kapur Banyumas

Menurutnya, hasil penelusuran tim menunjukkan dugaan pungutan tersebut terjadi saat proses penerimaan awal tahun 2024, bukan dalam rekrutmen yang sedang berjalan.

Lebih lanjut, BMS menegaskan tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak mana pun akibat penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.

“Kami berharap agar kegiatan operasi pabrik RKEF segera berjalan sehingga dapat menggerakkan ekonomi dan menjadi simbol kemajuan industri di Kabupaten Luwu,” tuturnya.

Latar Belakang Demo Warga

Sebelumnya, warga dari sejumlah desa di Kecamatan Bua memblokade Jalan Trans-Sulawesi pada Sabtu (25/10/2025) sore.

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di smelter nikel PT BMS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada warga lokal.

Menurut warga, banyak pelamar asal Kecamatan Bua yang tidak lolos seleksi administrasi. Bahkan, sejumlah karyawan lama yang sudah bekerja bertahun-tahun justru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Warga Luwu Timur Desak DPRD Usut Proyek Industri Tambang di Desa Harapan

Kepala Desa Padang Kalua, Umi, menyebut aksi itu merupakan bentuk peringatan agar pihak perusahaan lebih terbuka dalam proses penerimaan tenaga kerja.

"Hari ini kami merasa terpanggil untuk turun ke jalan meneriakkan hak-hak rakyat yang sudah diabaikan oleh manajemen PT BMS. Harapan kami, aksi ini bisa menjadi teguran agar mereka membuka proses rekrutmen secara transparan," kata Umi di lokasi aksi, Sabtu sore.