Marak Kasus Pungli di Objek Wisata, Kemenpar Didesak Minta Dibentuk Polisi Pariwisata

CILEGON, KOMPAS.com - Anggota  Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti banyaknya praktik pungutan liar (pungli) di objek wisata pada momen libur lebaran 2026.

Terbaru, sebuah video viral yang menarasikan adanya dugaan pungutan liar atau pungli di jalur trekking Bukit Paniisan, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Bambang mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk segera berkoordinasi dengan Polri guna membentuk satuan khusus Polisi Pariwisata yang lebih efektif.

"Kalau tidak aman dan tidak merasa selamat, turis-turis pariwisata tidak akan hadir di sini. Saya sudah menekankan kepada Menteri Pariwisata saat Raker. Saya minta untuk dibentuk segera Polisi Pariwisata," kata Bambang kepada wartawan di Merak, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Viral Dugaan Pungli di Bukit Paniisan Sentul, Pemkab Bogor Tegaskan Rp 15.000 Tarif Resmi

Menurut Bambang, pariwisata merupakan industri yang sangat sensitif terhadap isu keamanan dan keselamatan.

Bambang Haryo menekankan bahwa jaminan keamanan adalah kunci utama untuk menarik minat wisatawan mancanegara maupun domestik. 

Jika turis tidak merasa aman, mereka dipastikan tidak akan berkunjung ke Indonesia. Bambang membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia. 

Di sana, kata Bambang, Polisi Pariwisata hadir hingga ke pelosok dan sangat responsif saat dihubungi. 

Baca juga: Viral Video Pungli di Bukit Paniisan Sentul, Kades: Itu Biaya Resmi Dikelola BUMDes

Kehadiran aparat yang nyata ini dinilai efektif mencegah aksi kriminalitas kecil hingga pungutan liar (pungli).

"Ini yang akhirnya betul-betul orang tidak berani mengganggu, seperti mintain uang (pungli) dan sebagainya, karena Polisi Pariwisatanya jalan," ujar Bambang.

Ia juga menceritakan ketegasan aparat di Kazakhstan yang sangat disiplin dalam menegakkan aturan di area publik tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat negara sekalipun.

"Kecepatan respons dan ketegasan seperti inilah yang diharapkan bisa diadaptasi di Indonesia," ujar Bambang.

Baca juga: Terbukti Lakukan Pungli Penebangan Pohon, Pejabat di Ngawi Diturunkan Pangkatnya

Lebih lanjut, Bambang meminta agar Polisi Pariwisata nantinya tidak hanya berdiam diri di kantor atau pos penjagaan

Satuan ini harus bergerak secara dinamis atau mobile di titik-titik keramaian wisata untuk memastikan situasi benar-benar kondusif.

"Koordinasinya dari Menteri Pariwisata dong. Kementerian Pariwisata segera minta ke Kepolisian untuk dibentuk satuan khusus untuk menjamin pariwisata itu aman dan selamat. Dan itu harus bekerja muter, mobile," tegasnya.

Meskipun jumlah personel kepolisian saat ini terbatas, Bambang meyakini bahwa dengan pergerakan yang cepat dan keberadaan yang terlihat di lapangan.

"Para pelaku gangguan keamanan seperti pungli tidak akan berani beraksi di kawasan wisata," tutup nya.