Bebas Visa ke Korea Selatan, Mengapa Tak Kunjung Terwujud?

SEOUL, KOMPAS.com - Pemegang paspor Indonesia yang  hendak berkunjung ke Korea Selatan kini masih perlu mengajukan visa kunjungan, kecuali ke Pulau Jeju.

Hal ini kerap menjadi pertanyaan sejumlah pihak, mengapa Indonesia tak kunjung mendapatkan bebas visa kunjungan ke Negeri Ginseng.

Terkait hal tersebut, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul, Teuku Zulkaryadi menyebutkan, setidaknya ada dua alasan mengapa hingga saat ini pemegang paspor Indonesia belum mendapatkan bebas visa untuk mengunjungi Korea Selatan.

Baca juga: Korea Selatan Berencana Bebaskan Biaya Visa Elektronik untuk Turis Indonesia

Berikut ulasannya:

Alasan ke Korea Selatan belum bebas visa

1. Asas resiprokal

Meski sudah pernah menyampaikan akan mendorong bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia ke Korea Selatan, tetapi permintaan ini belum secara resmi diajukan.

Hal ini mempertimbangkan asas resiprokal atau timbal balik.

Adapun saat ini, pemegang paspor Korea Selatan hanya perlu mengajukan Visa on Arrival (VoA) untuk berkunjung ke Indonesia.

Yadi mengungkapkan, status VoA sebagai ijin keluar-masuk sebuah negara masih satu tingkat di bawah bebas visa.

Adapun VoA memungkinkan pemegang paspor Korea Selatan berada di Indonesia untuk keperluan wisata, seperti liburan, kunjungan pemerintah, rapat bisnis, dan transit, selama maksimal 30 hari, seperti dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RI.

Baca juga: Korea Selatan Luncurkan Visa Digital Nomad Baru per Januari 2024

"Jadi (kalau) kita minta visa free kunjungan singkat, mereka juga minta visa free untuk warga negara Korea Selatan," ujar Yadi di KBRI Seoul, Selasa (14/5/2024).

"Kami masih koordinasi dengan pemerintah pusat di Indonesia karena dampaknya biasanya adalah resiprositas," sambungnya.

Di sisi lain, Indonesia tidak bisa meminta VoA kepada Korea Selatan karena memang kebjakan tersebut tidak mereka berlakukan.

"Ini masih perdebatan. Kenapa mereka enggak kasih, ya kaena mereka tidak punya policy-nya," lanjut Yadi.

2. Isu pekeja migran ilegal

Isu pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan juga menjadi pertimbangan lainnya.

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul Teuku Zulkaryadi (batik merah) di KBRI Seoul, Selasa (14/5/2024).

Yadi menyebutkan, dari total sekitar 50.000 PMI, ada sekitar 10.000 yang ilegal. Secara persentase, angkanya dianggap besar jika dibandingkan dengan beberapa negara, seperti China dan Vietnam.