BANGKOK, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7/2025) diberhentikan sementara dari jabatannya imbas skandal teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen terkait sengketa perbatasan.
Keputusan tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi Thailand setelah menerima petisi yang diajukan oleh 36 senator "Negeri Gajah Putih", sebagaimana dilansir CNN.
Mereka menuduh Paetongtarn melanggar konstitusi karena melanggar standar etika karena bertelepon dengan Hun Sen atas sengketa perbatasan.
Pengadilan memilih untuk menangguhkan Paetongtarn dari tugasnya sebagai PM Thailand hingga mencapai putusan dalam kasus etika.
Penangguhan Paetongtarn atas jabatannya tersebut membuat Thailand kembali ke ketidakpastian baru setelah diguncang oleh pergolakan politik dan perombakan kepemimpinan selama beberapa tahun.
Baca juga: Sempat Legalkan Ganja, Thailand Kembali Kriminalisasi Konsumsi Mariyuana
Paetongtarn mendapat seruan untuk mundur setelah percakapan teleponnya dengan Pemimpin Senat Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
Dilansir dari BBC, dalam percakapan telepon yang berlangsung selama 16 menit itu, Paetongtarn dan Hun Sen membahas sengketa perbatasan yang telah meningkatkan ketegangan antara kedua negara tetangga itu dalam beberapa pekan terakhir.
Hubungan antara Thailand dan negara tetangganya itu sempat memanas seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan pada bulan Mei.
Dalam panggilan tersebut, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai "paman".
Bhumjaithai, partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan Paetongtarn, keluar dari koalisi pemerintahan.
Baca juga: Bocor ke Publik, Bagaimana Skandal Telepon PM Thailand Picu Desakan Mundur?
Paetongtarn sendiri membela panggilan telepon itu dan menyebutnya sebagai teknik negosiasi.
Akan tetapi, tokoh-tokoh oposisi mendesaknya untuk mundur dengan alasan dia telah merusak kredibilitas tentara Thailand.
Dari hari ke hari setelah rekaman itu bocor, Paetongtarn menghadapi seruan untuk mengundurkan diri yang semakin meningkat.
Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di ibu kota Bangkok pada Sabtu (28/6/2025).
Baca juga: Baru 10 Bulan Menjabat, PM Thailand Didesak Mundur Usai Skandal Telepon
Komentarnya dalam rekaman bocor itu membuat hati rakyat Thailand ternoda, dan para penentang menuduhnya mengorbankan kepentingan nasional negara itu.
Setelah putusan pengadilan mengenai penangguhan jabatannya, Paetongtarn mengaku menerima keputusan tersebut dan bahwa niatnya benar-benar bertindak demi kebaikan negara.
"Saya ingin memperjelas bahwa niat saya lebih dari 100 persen tulus. Saya bertindak demi negara, melindungi kedaulatan kita, menjaga nyawa prajurit kita, dan menjaga perdamaian di negara kita," kata Paetongtarn dalam konferensi pada Selasa.
"Saya juga ingin meminta maaf kepada semua sesama warga Thailand yang mungkin merasa tidak nyaman atau kesal dengan masalah ini," tambahnya.
Baca juga: Skandal Telepon PM Paetongtarn Shinawatra: Koalisi Thailand Nyaris Runtuh
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini