JAKARTA, KOMPAS.com - Visi Indonesia emas 2045 dihadapkan pada ancaman nyata, 72 persen penduduk akan tinggal di perkotaan.
Tanpa perencanaan yang matang, masa depan kota-kota Indonesia adalah macet, sesak, dan lapar.
Untuk mencegah krisis perkotaan, pemerintah meluncurkan program ambisius: 50 Kota Prioritas Pembangunan 2025–2029.
Baca juga: 50 Kota Jadi Prioritas Pembangunan Prabowo, Ada Medan dan Palembang
Program yang dirancang untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara Jawa dan luar Jawa, ini menuntut satu prasyarat mutlak: layanan transportasi umum yang optimal dan berkelanjutan.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi tiga kementerian kunci: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini ditekankan oleh Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, kepada Kompas.com, Minggu (12/10/2025).
Program 50 Kota Prioritas ini tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, tetapi dibagi menjadi tiga kategori strategis.
Rinciannya, 10 kawasan metropolitan utama, 4 kota metropolitan usulan baru, dan 36 kota non-metropolitan yang fokus pada pengembangan industri, pariwisata, perdagangan, dan pendidikan.
Baca juga: Vientiane di Laos, Ibu Kota Paling Slow Se-Asia Tenggara
Menurut Djoko, saat ini, baru 17 kota (34 persen) yang memiliki layanan transportasi umum modern.
"Sisanya, terutama kota non-metropolitan di luar Jawa seperti Morowali, Labuan Bajo, dan Sorong, memerlukan dorongan besar dari Kemenhub dan Kemendagri," kata Djoko.
Kota Prioritas yang Telah Memiliki Transportasi Umum Modern:
Pembangunan transportasi umum yang terpadu di 50 kota ini bukan sekadar urusan pindah tempat.
Baca juga: 70 Persen Populasi Dunia Tinggal di Perkotaan Tahun 2050, TOD Solusinya
Manfaatnya menyentuh tiga dimensi krusial pembangunan berkelanjutan:
1. Manfaat Ekonomi dan Pemerataan
Transportasi umum yang efisien di luar Jawa mendorong pusat pertumbuhan baru, mengurangi sentralisasi ekonomi di Jawa.