Harapan Ekonom soal Kelanjutan Kopdes Merah Putih Usai Ferry Juliantono Gantikan Budi Arie

KOMPAS.com - Ferry Juliantono resmi dilantik sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Selain Ferry, sejumlah menteri dan wakil menteri juga diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Menariknya, hanya beberapa jam sebelum reshuffle, Budi Arie masih sempat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pagu anggaran 2026 senilai Rp 937 miliar serta sejumlah program Kementerian Koperasi (Kemenkop), termasuk rencana digitalisasi lebih dari 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Perubahan kepemimpinan ini pun menimbulkan pertanyaan, bagaimana nasib program Kopdes Merah Putih di bawah Ferry Juliantono?

Baca juga: Apa Itu Kopdes Merah Putih yang Diresmikan Prabowo Hari Ini?

Selesaikan PR

Peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Jaya Darmawan, menilai pergantian menteri koperasi tidak akan banyak memengaruhi keberlanjutan program Kopdes Merah Putih.

"Justru karena Ferry adalah orang dekat Presiden, program ambisius Kopdes Merah Putih ini kemungkinan akan lebih terjamin keberlanjutannya," kata Jaya saat dimintai pandangan Kompas.com, Selasa (9/9/2025).

Meski demikian, ia menekankan bahwa siapapun menterinya, tetap ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Eksekusi program Kopdes Merah Putih, menurutnya, masih menghadapi berbagai hambatan.

“Mulai dari pendanaan yang belum lancar, bentuk usaha koperasi yang belum jelas, hingga keraguan para pelaku koperasi soal keberlanjutan program. Sejak awal, perencanaannya memang tidak matang,” ujarnya.

Harapan lebih baik

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berharap program Kopdes Merah Putih dapat berjalan lebih baik di bawah Ferry Juliantono.

Menurutnya, Ferry tidak memiliki kepentingan politik jangka pendek yang bisa memengaruhi arah program, berbeda dengan Budi Arie.

“Harapannya lebih baik, karena Ferry lebih rasional dan tidak punya beban politik jangka pendek,” kata Wijayanto kepada Kompas.com.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa program Kopdes Merah Putih perlu ditinjau ulang secara mendalam agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Para menteri harus berpikir untuk 10 tahun ke depan. Jangan sampai program ini justru jadi temuan yang merugikan banyak pihak,” tambahnya.

Wijayanto menekankan bahwa program yang terburu-buru berisiko menghasilkan eksekusi buruk dan membuka celah korupsi.

“Jika koperasi kolaps lalu Dana Desa dipakai sebagai jaminan dan pada akhirnya ditutup dengan skema burden sharing lewat SBN, ke depan ini bisa saja jadi temuan BPK, KPK, atau Kejaksaan,” ungkapnya.