NUSANTARA, KOMPAS.com - Tepat satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru dengan kepastian politik dan percepatan pembangunan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dengan tegas menyatakan, we are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN.
Pernyataan ini menjadi sorotan utama, menegaskan bahwa IKN bukan lagi wacana, melainkan proyek masa depan Indonesia yang telah dijamin keberlanjutannya oleh Pemerintahan baru.
Baca juga: Jepang Kepincut IKN, Otorita Arahkan Investasi Hijau Berkelanjutan
Komitmen ini diperkuat dengan landasan hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.
Regulasi ini menargetkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, disokong oleh pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan infrastruktur yang memadai.
Injeksi Keyakinan Investasi:
Kantor Kementerian Koordinator di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IbuKota Nusantara (IKN)Meskipun menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun dari APBN, Otorita IKN mengumumkan capaian investasi yang jauh melampaui.
Baca juga: Solusi Strategis Investasi Hijau di Gerbang IKN, Proyek PLTSa 23 Tahun
Total komitmen investasi mencapai Rp225,02 triliun, yang terdiri dari investasi swasta murni: Rp 66,3 triliun, dan skema KPBU senilai Rp 158,72 triliun untuk jalan, multi-utility tunnel (MUT) dan hunian.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' dan Asta Cita keempat, Otorita IKN menggeser fokus pembangunan dari sekadar infrastruktur fisik menjadi penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing global.
Istana Garuda dan Istana Negara di Kwasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN)Inisiatif ini adalah langkah awal membangun "Kota Dunia untuk Semua", di mana layanan pendidikan PAUD hingga SMA di KIPP ditargetkan beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 dengan standar internasional dan inklusif.
Baca juga: Basilika Nusantara IKN, Simbol Kerukunan Beragama Tembus 55 Persen
Sementara, untuk memastikan pemerataan, Otorita IKN telah menyelenggarakan lebih dari 879 pelatihan keterampilan yang menyasar kaum ibu, sahabat difabel, dan pelaku UMKM.
Hal ini memperkuat kemandirian sosial ekonomi masyarakat lokal untuk siap menjadi bagian dari warga ibu kota negara.
Ada pun di sektor ketahanan pangan, Otorita IKN mengalokasikan 10 persen wilayahnya untuk produksi pangan.
Upaya revitalisasi kopi liberika khas Nusantara di Kecamatan Sepaku ditandai dengan pemecahan rekor MURI penanaman serentak 1.010 bibit, menegaskan identitas IKN sebagai wilayah pangan yang produktif.
“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” tutup Basuki.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang