Pembangunan Kompleks DPR/MPR dan MA di IKN Telan APBN Rp 11,6 Triliun

NUSANTARA, KOMPAS.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru yang sangat krusial.

Pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN secara resmi mengumumkan percepatan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif (DPR/MPR/DPD) dan Yudikatif (MA/MK/KY).

Ini adalah langkah monumental untuk melengkapi prinsip trias politica: eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat pemerintahan baru Indonesia.

Baca juga: November 2025, Perkantoran Legislatif dan Yudikatif Mulai Dibangun

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa Perpres ini menjadi sinyal gas pol untuk pembangunan IKN tahap kedua.

"Pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Kami mempersiapkan Nusantara bukan hanya sebagai kota, tetapi sebagai jantung pemerintahan modern yang utuh," ujar Basuki, Rabu (29/10/2025).

Anggaran Fantastis dan Target Kejar Tayang 2027

Tahap kedua ini berfokus pada pembangunan fisik kawasan inti. Penandatanganan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung awal November 2025.

Total anggaran APBN yang disiapkan untuk dua kompleks krusial ini mencapai Rp 11,6 Triliun, dengan rincian:

Kompleks Legislatif

• Luas lahan; 42 Hektar
• Anggaran: Rp 8,5 Triliun
• Fasilitas: Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum. 

Kompleks Yudikatif

• Luas lahan: 15 Hektar
• Anggaran Rp 3,1 Triliun
• Fasilitas: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung. 

Baca juga: Teknologi Aluform Bikin Konstruksi Rusun ASN 2 IKN Lebih Cepat

Proses pembangunan kedua kompleks vital ini diperkirakan memakan waktu 25 bulan, dengan target rampung pada akhir tahun 2027.

Percepatan ini didukung oleh lonjakan jumlah pekerja konstruksi, dari 7.000 orang pada tahap pertama menjadi 20.000 orang pada tahap kedua, menunjukkan keseriusan dalam mengejar target IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028.

Pembangunan IKN tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga aspek keberlanjutan dan kesejahteraan.

Otorita IKN menjamin ketersediaan air minum langsung dari keran bagi ASN yang akan pindah. Hal ini didukung oleh Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik dan kemampuan menyediakan air baku 2.500 liter/detik.

Baca juga: 13.000 Hektar Wilayah IKN Terkontaminasi Aktivitas Ilegal

Basuki menjelaskan, selain APBN sebesar Rp 48,8 triliun, anggaran pembangunan IKN ditopang oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 158,72 triliun, dan Investasi Swasta Murni yang sudah mencapai Rp 66,3 triliun.

Masa Depan SDM IKN

Dalam langkah cerdas yang berorientasi masa depan, Otorita IKN juga menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melatih 1.000 siswa SMA/SMK di sekitar IKN menjadi content creator.

Program ini dirancang untuk mendorong ekonomi digital dan menciptakan peluang bagi generasi muda lokal, membuktikan bahwa IKN adalah proyek yang inklusif.

Baca juga: Kapan KTP IKN Resmi Berlaku?

Kemudian, sebagai persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) yang modern, Otorita IKN menggandeng akademisi terkemuka dari Jimly School of Law and Government (UGM).

Kolaborasi ini bertujuan merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif, memastikan tata kelola pemerintahan IKN tidak hanya baru secara fisik, tetapi juga unggul secara sistem.

Selain itu, program pengembangan kapasitas juga telah menjangkau 879 pelatihan bagi masyarakat sekitar, termasuk kaum ibu, sahabat difabel, dan UMKM, menandakan bahwa kemajuan IKN adalah kemajuan bersama.