Momen Bersejarah, Salat Idul Fitri 2026 Digelar di Masjid Negara IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya bergerak membangun pusat pemerintahan, tetapi juga merajut fondasi spiritual dan budaya bagi warganya.

Di tengah derasnya progres pembangunan fisik, sebuah target simbolis yang sangat menarik telah dipancangkan: Perayaan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 diproyeksikan dapat digelar di Masjid Negara IKN.

Baca juga: Pembangunan Kompleks DPR/MPR dan MA di IKN Telan APBN Rp 11,6 Triliun

Target ini menjadi lompatan besar yang menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar kantor birokrasi, melainkan kota yang siap menjadi rumah, lengkap dengan sarana ibadah monumental dan ekosistem sosial.

Akselerasi Fase II

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menuturkan, pembangunan IKN saat ini memasuki Fase II (2025-2030), namun target penyelesaian dipercepat oleh Presiden Prabowo Subiantor menjadi tahun 2028.

Pada fase inilah fokus pembangunan beralih dari infrastruktur dasar macam jalan utama, bendungan, tempat pembuangan sampah, menuju kelengkapan sarana-prasarana vital, termasuk sarana ibadah.

Baca juga: November 2025, Perkantoran Legislatif dan Yudikatif Mulai Dibangun

Otorita IKN menargetkan penyelesaian fisik Masjid Istana Wakil Presiden dan sekitarnya dapat diselesaikan maksimal akhir tahun 2025.

"Penyelesaian ini memungkinkan fasilitas tersebut mulai dimanfaatkan untuk Salat Idul Fitri pada Maret tahun depan (2026)," ujar Basuki, Rabu (29/10/2025).

Dengan rampungnya sarana ibadah Masjid Negara, Istana Wakil Presiden (Wapres) dan adanya pembangunan klaster keagamaan lainnya seperti Gereja, Kelenteng dan Basilika yang sedang dibangun, Otorita IKN optimistis dapat menggelar Salat Idul Fitri pada tahun 2026.

Momen ini bukan hanya seremoni keagamaan, tetapi juga pernyataan politik dan simbolis kepada publik bahwa IKN telah berfungsi sebagai pusat komunal.

Baca juga: IKN Diterpa Isu Kekeringan, Basuki Pastikan Pasokan Air Baku Aman

Target penyelesaian sarana ibadah ini sejalan dengan visi besar bahwa pada tahun 2028, semua prasarana Trias Politika mencakup kompleks perkantoran Yudikatif, Eksekutif, Legislatif dan pendukungnya harus sudah siap.

IKN Bukan Kota Apolitik, Tapi Kota Berbudaya

Basuki juga menegaskan bahwa narasi tentang IKN sebagai "kota apolitik" sudah diperdebatkan dan diselesaikan.

IKN adalah pusat pemerintahan yang berlanjut dan memiliki kepastian, namun juga didesain sebagai Ibu Kota Budaya dan Sosial.

Hal ini menyusul pengumuman sayembara desain untuk Cultural Center seluas 32 hektar. Klaster kebudayaan ini akan mencakup enam unit penting yakni Museum, Concert Hall/Auditorium, Galeri Kebudayaan, Taman Budaya, Perpustakaan, dan Sport (GOR).

Baca juga: IKN Diterpa Isu Kekeringan, Basuki Pastikan Pasokan Air Baku Aman

Pembangunan sarana seperti Culture Center, GOR, dan Museum memastikan IKN tidak menjadi kota mati yang hanya berisi kantor.

Sebaliknya, ia akan menjadi ekosistem yang hidup (vibrant ecosystem) tempat warga dapat berinteraksi, berkreasi, dan menjalankan ritual keagamaan.

Keberadaan fasilitas penunjang lain seperti SMA Taruna Nusantara dengan kapasitas 750 siswa yang masuk dalam Vahap pembebasan lahan juga ditujukan untuk menciptakan keramaian, menarik orang tua dan kerabat untuk berkunjung, sekaligus menghidupkan ekosistem kota.

Garansi Pendanaan dan Kolaborasi Solid

Kepastian penyelesaian Masjid Negara dan infrastruktur lainnya, didukung oleh kerangka pendanaan yang kokoh, terdiri dari tiga pilar utama: APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Swasta.

Pendanaan dari APBN untuk prasarana fisik dan dasar dijamin, termasuk alokasi Rp 48,8 triliun pada tahun 2025.

Baca juga: Kapan KTP IKN Resmi Berlaku?

Sementara Skema KPBU Rp 158,7 triliun, dan investasi swasta senilai Rp 66,3 triliun untuk hotel, perkantoran, dan fasilitas komersial terus berjalan.

Ini termasuk pembangunan hotel-hotel berkelas yang dibangun Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambuluwuk Group.