Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Konservasi Turun Rp 300 Miliar dalam APBN 2025

Kompas.com - 05/12/2024, 10:10 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan mengungkapkan, dana konservasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menurun pada 2025.

Sekretaris Ditjen KSDAE Ammy Nurwati mengatakan, anggaran dari APBN turun Rp 300 miliar dari Rp 1,8 triliun pada 2024 menjadi Rp 1,5 triliun di 2025.

"Selama ini pemerintah mengandalkan pembiayaan itu dari APBN, tetapi dari tren waktu ke waktu pendanaan itu makin menurun karena adanya belanja pegawai yang cukup signifikan bertambah," ujar Ammy usai menghadiri acara peringatan 10 Tahun Yayasan Konservasi Alam Indonesia (YKAN) di Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Baca juga:


Ditjen KSDAE sendiri, kata dia, memiliki banyak pegawai yang mencakup ASN, PPPK, dan tenaga honor. Dari anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan, 70 persen di antaranya digunakan untuk gaji pegawai.

"Nah, yang belanja non-operasional, misalnya kami pakai untuk konservasi. Sebanyak 70 persen itu sudah untuk biaya pegawai, sehingga kami hanya punya 30 persen (untuk konservasi)," ucap Ammy.

Sementara ini, Kementerian Kehutanan menganggarkan kurang dari Rp 50.000 per hektare untuk biaya konservasi. Alhasil, pihaknya mencari pendanaan dengan menggaet lembaga swadaya masyarakat, termasuk YKAN. Ammy menyebutnya sebagai pendanaan berkelanjutan.

"Kami mengikutsertakan mitra. Artinya di situ akan ada kesepakatan apa yang dikerjakan, lokasi pekerjaannya di mana, dan besaran yang bisa diberikan," tutur Ammy.

Baca juga: Di Kamboja, Ekoturisme Warga dan Swasta Tumbuhkan Ekonomi Sekaligus Konservasi

"Tetapi kami sebagai pemerintah tidak boleh menerima uang dalam bentuk pekerjaan maupun kegiatan. Ini berupa kegiatan apa yang bisa didanai oleh mitra," imbuh dia.

Adapun luasan kawasan konservasi di Indonesia mencapai 27 juta hektare yang terdiri dari 573 unit kawasan yakni cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan suaka alam.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Swasta
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Swasta
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
LSM/Figur
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Pemerintah
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Pemerintah
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pemerintah
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
LSM/Figur
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Pemerintah
Sungai Jakarta 'Cemar Berat', Limbah Domestik Sumber Utamanya
Sungai Jakarta "Cemar Berat", Limbah Domestik Sumber Utamanya
LSM/Figur
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
Pemerintah
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
LSM/Figur
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
LSM/Figur
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
Pemerintah
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau