Flyer Hitam-Pink dan Kritik DPR Warnai Aksi “Rakyat Menggugat” di Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Demonstran itu membentangkan spanduk, menyebar flyer, hingga menyuarakan berbagai tuntutan.

Pantauan Kompas.com, sebuah spanduk besar berwarna merah dengan tulisan kuning “SEMPRO, Serikat Mahasiswa Progresif” terbentang di jalan.

Di sekitarnya, belasan flyer berwarna dominan hitam dan pink ditata di atas aspal.

Baca juga: Ini 12 Tuntutan Massa Buruh dalam Aksi Rakyat Menggugat di Patung Kuda

Isi flyer tersebut antara lain bertuliskan, “Harga Pangan Naik Petani Tetap Rugi, Tindak Tegas Mafia Pangan”.

Selain itu, tedapat juga tulisan “Berlakukan Upah Layak Nasional yang Adil dan Bermartabat”, serta “Indonesia Darurat Kekerasan”.

Beberapa flyer lainnya memuat gambar Ketua DPR RI Puan Maharani yang diburamkan, ilustrasi petani dengan tulisan “Buruh Sengsara”, hingga poster dengan kalimat “Tolak RUU TNI dan Polri”.

Sebagian peserta aksi juga mengenakan caping, topi tradisional yang biasa dipakai petani, sebagai simbol keberpihakan pada isu agraria.

Di depan mobil komando, sejumlah orator bergantian menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan pejabat negara.

“Pejabat-pejabat tidak meminta maaf atas apapun yang menyengsarakan rakyat. Terutama untuk kesekretariatan buruh,” ujar salah seorang orator.

Orator lain menyoroti keuntungan yang diperoleh wakil rakyat.

Baca juga: Massa Buruh Gelar Demo di Patung Kuda, Desak Hentikan Tindakan Represif ke Rakyat

“DPR mendapat royalti, mereka mendapatkan keuntungan, sedangkan kita, rakyat, buruh, tani, mahasiswa menjadi objek yang dipajaki negara,” katanya.

12 tuntutan massa

Aksi bertajuk “Rakyat Menggugat” ini menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), reformasi demokrasi, hingga kesejahteraan rakyat.

Massa yang berkumpul sejak siang membawa bendera, spanduk, dan berorasi secara bergantian.

Ada 12 tuntutan yang mereka serukan kepada pemerintahan, yakni:

1. Menghentikan brutalitas aparat kepolisian dan TNI, membebaskan peserta aksi serta aktivis pro-demokrasi yang ditangkap, dan membentuk tim independen untuk mengusut pelanggaran HAM, terutama kasus kematian 10 warga dalam aksi sebelumnya.
2. Membentuk pengadilan HAM untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu maupun sekarang.
3. Melakukan reformasi total institusi kepolisian dan mengembalikan TNI ke barak.
4. Mereformasi sistem pemilu dan partai politik yang dinilai merusak demokrasi.
5. Menghapus hak istimewa pejabat negara, memangkas gaji dan tunjangan pejabat hingga setara rata-rata upah buruh, lalu mengalihkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan gratis, subsidi, dan program kesejahteraan rakyat.
6. Membatalkan kenaikan tarif pajak bagi masyarakat menengah ke bawah, serta membebankan pungutan kepada konglomerat, korporasi, dan perbankan dengan pajak progresif.
7. Mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mengadili koruptor dan menyita asetnya.
8. Menurunkan harga pangan, sembako, tarif air dan listrik, BBM, serta membatalkan kenaikan iuran BPJS.
9. Menghapus sistem outsourcing, menghentikan PHK massal, memastikan upah layak, serta membangun industrialisasi nasional di bawah kendali rakyat.
10. Menertibkan monopoli konsesi dan tanah terlantar oleh korporasi, serta mendistribusikannya melalui reforma agraria.
11. Mencabut kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan menindas rakyat, seperti UU Cipta Kerja, KUHP, UU Minerba, proyek strategis nasional, UU Kehutanan, dan RKUHAP.
12. Menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan perjuangan hingga tuntutan dipenuhi pemerintah.